INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Eksekutif saat ini sedang diuji oleh sikap wakil rakyat, pasalnya sudah dua kali menggelar Rapat Paripurna DPRD terkait pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indramayu tahun 2019 dan dua Raperda berujung deadlock.
Setelah mengalami menundaan selama tiga hari, Rapat Paripurna tak membuahkan hasil secara maksimal, sehingga keputusan Paripurna DPRD tentang LPP dan dua Raperda diserahkan kepada hasil musyawarah musfakat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
“Sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD pada pasal 102 ayat 6 disebutkan, jika sudah mengalami penundaan selama tiga hari dan masih belum qourum, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi,” kata Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin saat ditemui dikantornya, Senin(3/8/2020).
Menurutnya, mekanisme persetujuan Paripurna LPP APBD 2019 sesungguhnya yang menentukan adalah eksekutif terutama bagaimana mereka (Plt.Bupati red) melalui Pimpinan OPD meyakinkan wakil rakyat, jika temuan audit BPK serius untuk dilakukan langkah pertanggung jawaban secara cepat dan tepat.
“Ini masalahnya temuan itu sejak tahun 2018, saat itu, kami DPRD percaya seluruh rekomendasi BPK akan ditindak lanjuti, tetapi nyatanya di tahun 2019 muncul kembali,” terang Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu ini.
Terpisah, Ketua Fraksi Merah Putih, Ruswa, membenarkan jika Rapat Paripurna yang sudah mengalami menundaan selama tiga hari, masih tetap belum memenuhi qourum dan sesuai Tatib keputusan harus diambil oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
“Setelah penundaan 3 hari, Rapat Paripurna tadi siang belum juga quorum, akhirnya sesuai Tatib keputusan harus diambil oleh pimp DPRD dan Pimpinan Fraksi – Fraksi,” katanya.
Pada prinsipnya, Fraksi Merah Putih, mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini bisa diwujudkan dengan upaya serius pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan, salah satunya dengan segera mensikapi temuan – temuan BPK.
“Kemudian hal tersebut harus dijadikan evaluasi serius supaya tidak terulang dikemudian hari,” tuturnya.
BACA JUGA : Paripuna LPP APBD Indramayu 2019 Deadlock
Fraksi Merah Putih menilai, ada hubungan yang kurang sinergi antara Plt.Bupati dengan Pimpinan DPRD, padahal sinergi dan komunikasi antara Bupati sebagai pimpinan eksekutif dengan DPRD sebagai perwujudan mandat rakyat dapat dibenahi dan ditingkatkan, karena undang – undang pemenrintahan daerah mengatakan bahawa unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah Bupati bersama DPRD.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Rahman, membantah jika pihak legislatif selama ini mempersulit dengan pelaksanaan Rapat Paripurna persetujuan LPP APBD tahun 2019 yang beberapa kali mengalami deadlock karena tak bisa memenuhi qourum.
“Yang mempersulit itu siapa ?, eksekutif sudah sejauh mana menyelesaikan temuan BPK ?, ini sudah dua tahun berturut – turut jadi temuan,” katanya saat dimintai pendapat dan sikap Fraksi.
Menurutnya, pada LPP tahun 2018 lalu, pihaknya memaklumi atas catatan BPK yang nanti akan diperbaiki secara cermat dan baik, namun faktanya tetap muncul lagi di tahun berikutnya, dan DPRD harus menyetujui pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, jadi secara politik ini sangat merugikan fraksi PDI Perjuangan.
Oleh karenanya, dalam pandangan Fraksi PDIP tetap pada komitmen awal, jika masalah penting terkait temuan Audit BPK tidak dilakukan secara konkrit, secara politik Fraksi PDIP akan terus menolak.
“Bicara dua Raperda bagi Fraksi kami tidak ada masalah tinggal jalan saja, tetapi khusus LPP masih banyak catatan,” tuturnya.
