SUBANG,(Fokuspantura.com),– Peraturan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 membuat ribuan siswa dikabupaten Subang tak tertampung disekolah negeri. Tak sedikit orang orang tua siswa mengeluhkan Permendikbud tersebut, karena banyak anaknya yang tidak diterima di sekolah negeri.
“Kita selaku orang tua siswa kebingungan, karena anak bersikukuh ingin masuk ke sekolah negeri sesuai keinginannya. Namun sekolah yang dituju dibatasi penerimaan siswanya, selain dibatasi perkelasnya,” kata Ridwan, orang tua siswa yang gagal memasukan anaknya ke SMAN 1 Pamanukan.
Demi anak tetap sekolah, kita selaku orang tua tidak punya pilihan lain, selain menyekolahkan mereka ke sekolah Swasta.
”Yah, dengan terpaksa kita menyekolahkan anak-anak ke sekolah Swasta karena di negeri sudah tak diterima mengingat dibatasinya jumlah rombel,” ungkap Ridwan mewakili kekecawaan orang tua siswa lainnya dengan muka masam karena anaknya gagal masuk ke sekolah negeri.
Sementara Kepala Dinas Pendidikakan dan kebudayaan Kabupaten Subang, Suwarna mengatakan, dengan adanya Permendikbud baru tentang penerimaan siswa baru disekolah negeri, otomatis setiap sekolah negeri harus mengurangi jumlah penerimaan siswa.
“Yang biasanya perkelas berisi 40 siswa, tapi mulai tahun ini sesuai permendikbud, perkelas maksimal di isi 28-35 siswa,” Kata Suwarna Kadis Pemndidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Jawa Barat itu.
Dijelaskan Suwarna, di Permendikbud baru itu dijelaskan, bahwa untuk SD paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 28 siswa dalam satu kelas, untuk SMP paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 32 siswa, untuk SMA paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa, untuk SMK paling sedikit 15 siswa dan paling banyak 36 siswa perkelasnya.
“Nah, dengan adanya aturan baru ini, tentu membuat kita khawatir, sebab siswa yang akan melanjutkan sekolah di Subang tidak tertampung. Hal tersebut karena adanya pengurangan jumlah siswa setiap kelas,” tandas Kepala Disdikbud Kabupaten Subang Suwarna, Rabu pagi (12/7/2017).
Selain itu, pihak dinas juga khawatir banyak guru yang tidak dapat sertifikasi karena dalam aturan jika dalam satu sekolah tidak mencapai jumlah maksimum yang ditentukan dalam setiap rombel, guru di sekolah tidak akan mendapat sertifikasi.
“Jadi untuk sekolah di daerah yang tidak banyak dipilih atau tidak menjadi sekolah favorit tentunya ini akan mejadi masalah,” katanya.
Apalagi menurut Suwarna, di Kabupaten Subang siswa masih memiliki pemikiran bahwa sekolah harus masuk negeri. Oleh karena itu, jika tidak diterima di sekolah negeri mereka tidak mau masuk sekolah swasta. Padahal negeri ataupun swasta sama saja.
“Iya, istilahnya kalau di Subang semua siswa inginnya ke sekolah negeri. Dengan jumlah siswa SD yang lulus tahun ini sebanyak 25 ribu dan siswa SMP sebanyak 24 ribu. Dapat dipastikan jika kuotanya tidak dibatasi, sekolah SMP dan SMA yang ada di Subang tidak akan mampu menampung siswa yang jumlahnya cukup banyak,” katanya.
Selain masalah sertifikasi guru yang terancam hilang karena ada pembatasan kuota, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga terancam berkurang karena berbanding lurus dengan jumlah siswanya. Selain itu dipastikan akan banyak orang tua yang kecewa terutama orang tua yang jauh dari sekolah tujuan.
“Dalam aturan baru ini sekolah harus mendahulukan siswa yang dekat dengan lingkungan sekolah dulu. Jadi yang ingin masuk sekolah favorit jika tempat tinggalnya jauh, mereka terancam tidak diterima,” katanya. (Ahya Nurdin)
