INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2021 melaksanakan 26 program dan 87 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Indramayu, 49 Puskesmas, RSUD Indramayu, RSUD MA Sentot Patrol dan RSUD Mursid Ibnu Syafiudin Krangkeng, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 584.906.187.565,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 467.957.265.240,00 atau 80,01 persen.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Pansus 4 DPRD Indramayu, Ali Akbar pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan terhadap LKPJ Bupati Indramayu tahun anggaran 2021, Senin, 18 April 2022.
“Capaian indikator kinerja beberapa program telah mencapai target indikator kinerja Kabupaten, namun demikian ada beberapa program yang capaian indikator kinerja tidak mencapai indikator kinerja kabupaten,”kata Ali dalam paparannya.
Terhadap bidang kesehatan, DPRD memberikan catatan-catatan bahwa kasus penderita HIV-AIDS yakni prevalensi HIV- AIDS sebesar 1,36 persen, angka kesembuhan TBC dan kasus demam berdarah harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam rangka pencegahan dan pengobatannya. Termasuk program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit hanya terealisasi 50 persen tingkat ketersedianya menjadi catatan Pansus DPRD Indramayu.
Oleh karena itu, terhadap urusan kesehatan, 16 rekomendasi untuk Dinkes Indramayu yang perlu diperhatikan adalah :1. Perlu tambahan tenaga promotor kesehatan pada puskesmas-puskesmas.
2. Diminta dukungan anggaran dari dana desa untuk anggaran promosi bidang kesehatan di desa-desa. 3. Mendorong pemerintah daerah untuk menambah tenaga petugas program pencegahan dan pengendalian penyakit menular (P2PM) di puskesmas dan monitoring dari dinas kesehatan perlu ditingkatkan penderita tbc dan penderita kusta. 4. Pembangunan/pengembangan ruang poliklinik jantung dan paru-paru di RSUD MA Sentot Patrol yang bersumber dari dana DBHCHT, diminta untuk diselesaikan. 5.Data mengenai rsud-rsud harus tertuang dalam LKPJ. FOKUS BACA INI JUGA : Pansus 4 DPRD Indramayu Temukan Angka Lama Sekolah 5,9 Tahun 6.Pemda segera menyelesaikan hutang untuk dilunasi dan harus segera mengambil sikap mengenai piutang apakah diputihkan atau diselesaikan. 7.Pelayanan RSUD – RSUD harus diutamakan semaksimal mungkin. 8.Dinas kesehatan harus lebih tegas ke RSUD- RSUD. 9.Jangan hanya meningkatkan insentif tunjangan saja tapi juga meningkatkan mengenai pelayanan. 10. Capaian UHC masih jauh dari target nasional kedepan harus di tingkatkan, dimana pemda harus segera mennidaklanjuti data pbi yang dinon aktifkan dalam meningkatkan jumlah peserta JKN PBI. 11.Dinas Kesehatan harus bekerja sama dengan bpjs, agar dapat mencetak kartu bpjs yang sesuai dengan JKN PBI, agar dinas kesehatan dapat mendongkrak capaian 95 persen keanggotaan BPJs dengan cara sosialisasi ke masyarakat dan perusahaan untuk segera mendaftarkan BPJS. 12. Meningkatan kepesertaan JKN PBI APN, APB dan mandiri. 13. Bagaimana dinas kesehatan focus meningkatkan kepesertaan pbi jk apbn dan pbpu pemda agar rumah sakit tidak terbebani SKTM, untuk mencapai UHC minimal 95 persen. 14. Setiap pelayanan publik BLUD rumah sakit dan puskesmas wajib melaksanakan forum konsultasi publik sesuai amanat PermenpanRB nomor 16 tahun 2017. 15. Agar rencana pembangunan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan RPJMD. 16. Adanya rencana pembangunan rumah sakit yang sesuai rpjmd di gantar, Pansus 4 mendoronguntuk meningkatkan status akreditasi puskesmas cipancuh dan ditambah dalam hal fasilitas kesehatan.
