INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Pernyataan terbuka Ketua KPL Mina Sumitra bahwa selama ini pemerintah belum memberikan perhatian khusus kepada masyarakat nelayan di Karangsong, Indramayu terus menuai reaksi gayung bersambut. Bahkan dinilai pernyataan itu dianggap menyesatkan dan hoak.
“Pernyataan Ketua KPL Mina Sumitra bahwa selama ini nelayan di Karangsong belum mendapat perhatian dari pemerintah adalah menyesatkan dan hoak,” Kata Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono kepada Fokuspantura.com,Kamis(11/10/2018)
Menurutnya, tidak pantas sosok yang menampung dan memperjuangkan nasib petani nelayan di Karangsong melontarkan kata-kata yang tidak semestinya disampaikan dihadapan publik, apalagi yang bersangkutan memahami dan tau jika Presiden Jokowi sudah meluncurkan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan pada 7 Juli 2018 di Karangsong belum lama ini.
“Publik dan masyarakat tau Pak Jokowi datang dan meresmikan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan dan langsung menggelontorkan Rp8 milyar kepada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu dengan bunga 3 persen pertahun, tak dianggap sebagai bentuk perhatian pemerintah,” terang Ono.
Bantuan pemerintah pusat juga tidak kurang-kurang yang masuk ke Karangsong. Dari mulai infrastruktur jalan dan pemukiman warga nelayan melalui dorongan Komisi V DPR RI sekitar Rp12 miliar, coolstorage, mobil berpendingin bahkan paket bantuan jaring kepada seluruh anggota KPL Mina Sumitra mendapatkan per-orang 40 piece tanpa membedakan anggota yang besar atau kecil.
Belum lagi SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) asal Karangsong ke Arafura yang sangat dipermudah oleh KKP.
“Jadi, apa yang terjadi di Karangsong saat ini, tidak lepas dari proses panjang komitmen pemerintahan Jokowi yang dahulu pernah menandatangani Piagam Perjuangan Nelayan Desa Karangsong dan Fraksi PDI Perjuangan mengawal itu,” terang Mantan Ketua KPL Mina Sumitra ini.
Ono menegaskan, atas pernyataan yang menyesatkan pihaknya langsung kordinasi dengan jajaran pimpinan partai di pusat untuk melakukan langkah – langkah hukum karena dinilai pernyataan tersebut merugikan pemerintah dan partai.
“Pak Jokowi melalui Pak Pramono Anung sudah mendengar masalah ini dan sedang dalam pembahasan inten,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua KPL Mina Sumitra, Darto dalam penyampaian dihadapan Cawapres Sandiaga Uno meminta wilayahnya jangan dijadikan obyek kepentingan politik semata jelang hajat demokrasi lima tahunan. Pasalnya selama ini para nelayan di wilayah tersebut pada urusan perhatian dan permodalan belum mendapat sentuhan yang berarti untuk kesejahteraan nelayan dari pemerintah pusat.
“Nelayan kita itu didik dari kecil mandiri bang, gak ada bantuan dari pemerintah, dari kerut, masuk dari muara kapal keruk tuh kenclengan, tau kan kenclengan orang Indramayu tuh patungan, Alhamdulillah,”tuturnya.
Pada kesempatan itu pula, ia menyampaikan persolan sulitnya proses permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sangat rumit ditempuh oleh para pemilik kapal, sehingga dengan adanya regulasi peraturan yang berlaku saat ini, menjadi sebuah kendala serius bagi kelangsungan para nelayan untuk mengadu nasib sebagai pencari ikan yang legal.
“Pemerintah sekarang, masalah perizinan itu, banyak kapal kapal yang mangkrak, dicatat silahkan dicatat bang,” tandasnya dihadapan ratusan nelayan.
Ia meminta kepada Sandiaga Uno jika terpilih menjadi Cawapres RI agar ingat kepada Karangsong. Karena nelayan Indramayu betul betul tangguh dan mandiri, tak pernah meminta bantuan dari pemerintah.
“Kalau Abang jadi Wakil Presidennya pak Prabowo perizinan diperhatikan, jangan dipersulit perizinan,”pinta Darto mengakhiri sambutan.
