INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Anggota Komisi 2 DPRD Propinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri, mengatakan, keberadaan Perda Propinsi Jawa Barat, nomor 1 tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dinilai sangat memberikan proteksi bagi kaum sarungan yang telah membentuk lembaga pendidikan pondok pesantren.

Pasalnya, keberadaan Pondok Pesantren di Jawa Barat, belum mendapatkan perhatian APBD dari Pemprov Jawa Barat selama ini.

“Jadi dengan adanya Perda Pesantren ini, sebuah proteksi dan perlindungan pemerintah terhadap keberadaan pesantren di Jawa Barat,” tutur dia disela – sela acara Penyebarluasan Perda, Jumat 9 Februari 2024.

Menurutnya,  masyarakat lingkungan Ponpes saat ini tidak memahami bagaimana Pemprov Jabar telah membuat regulasi, baik menyangkut upaya pembinaan, pemberdayaan dan bantuan anggaran. Maka kehadiran dirinya yang merupakan kepanjangan tangan dari rakyat berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas khususnya di Dapil Jabar 12 meliputi Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon.

“Kami berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa saat ini Pemprov Jabar sudah memiliki Perda nomor 1 tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, ini yang paling penting,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Ia menambahkan, setelah masyarakat sekitar pesantren memahami bagaimana regulasi tersebut diundangkan, tentunya akan berdampak positif bagi lingkungan sekitar pesantren. Karena didalam pesantren akan lahir unit unit usaha yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

“Semoga Perda ini bisa memproteksi kaum sarungan di Jawa Barat,” pungkasnya.(Red/Adv/FP).