INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ratusan warga dan para tokoh masyarakat yang berkedudukan di wilayah barat Kabupaten Indramayu, mendeklarasikan terbentuknya Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat (PMIB) bertempat di Desa/Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, Sabtu (26/11/2022).
Acara yang dilangsungkan di kediaman mantan Bupati Indramayu, H. Supendi, tersebut, dihadiri pula, unsur Pemkab Indramayu yakni Kasatpol PP, Teguh Budiarso yang mewakili Bupati Indramayu, sejumlah Legislator baik dari DPR RI, DPRD I dan DPRD Kabupaten Indramayu, seperti Anggota DPR RI Fraksi Golkar, H. Bambang Hermanto, Ketua Komisi l DPRD Propinsi Jabar, Bedi Budiman, Anggota DPRD Propinsi Jabar Fraksi PDIP, Syamsul Bachri, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin beserta Wakil Ketua DPRD, Sirojudin dan Turah, Anggota DPRD Fraksi Golkar, Hj. Wardah serta H. Warli, guna memberi dukungan terhadap masyarakat Indramayu Barat (Inbar) atas terbentuknya PMIB.
Agenda deklarasi dengan pokok acara pembacaan nota deklarasi PMIB oleh Ketua Umum terpilih H. Supendi didampingi Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) Sukamto, disambut alunan takbir yang kemudian dilanjutkn dengan penandatanganan deklarasi secara bersama oleh semua yang hadir pada acara tersebut.
Ketum PMIB terpilih, H. Supendi didampingi Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB), Sukamto, mengatakan, deklarasi PMIB adalah wujud aspirasi masyarakat Indramayu Barat yang tujuannya adalah mendorong terwujudnya pemekaran Kabupaten Indramayu yakni Kabupaten Indramayu Barat, dimana perjuangan pemekaran tersebut sudah tercetus sejak tahun 1998 dan prosesnya baik dari pemerintah kabupaten serta pemerintah propinsi sudah clear bahkan sudah diusulkan ke tingkat nasional, kemudian pada hari ini Komisi l DPRD Propinsi Jabar yang juga hadir pada deklarasi ini, akan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Indramayu Barat.
“Sebagaimana kita ketahui, potensi yang ada di Indramayu Barat ini sudah layak untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB),” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Supendi, semestinya pemerintah kabupaten harus mempersiapkan segala bentuk infrastruktur di Indramayu Barat karena berdasarkan kajian Ibu Kota Kabupaten Indramayu Barat sudah ditetapkan di salah satu kecamatan, dengan begitu Pemkab Indramayu harus menyediakan anggaran untuk infrastruktur kota kabupaten dan juga persiapan lainnya, karena ketika sudah ditetapkan sebagai DOB tetap saja tidak serta merta berdiri sendiri melainkan menjadi daerah percobaan dulu baru kemudian setelah mampu berdiri sendiri baru lepas dari kabupaten induk.
“Saya yakin semua akan diuntungkan, baik Pemkab, Pemprop dan juga Pemerintah Pusat, karena akan mempercepat pembangunan dan juga mempermudah pengawasan terkait adanya rentang kendali pelayanan,” terangnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Indramayu, H. Syaefudin, menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Indramayu Barat untuk segera menjadi Daerah Otonomi Baru. Salah satu alasannya untuk mempermudah pelayanan dan rasa keadilan bagi masyarakat di wilayah Indramayu Barat.
“Kami dari DPRD Indramayu, suka ga suka, mau tidak mau, harus mendukung dan mendorong karena ada kewajiban dari pemerintah kabupaten induk mengalokasikan APBD untuk mempersiapkan berdirinya Kabupaten Indramayu Barat,” katanya.
Hal senada diungkapkan, Ketua DPRD Indramayu, Ketua DPC PDIP Indramayu, Sirojudin, pihaknya berharap Pemkab Indramayu segera mempersiapkan alokasi anggaran untuk proses percepatan pemekaran Indramayu Barat yang tentunya harus melalui persetujuan DPRD Indramayu.
“Mumpung waktunya masih dalam pembahasan APBD tahun 2023, Pemda Indramayu harus segera memasukan usulan untuk alokasi anggaran tersebut,” ungkapnya.
