LOHBENER, (Fokuspantura.com),- Ketua Forum Bumdes Indramayu, Taripan, menyoal program Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyararakat melenceng dari kesepahaman empat Kementrian, dimana pada Nota Kesepahaman (NK) antar Kementrian Sosial (Kensos), Kemendes, Kementrian BUMN dan Kementrian Pertanian, Nomor 21 Tahun 2017, Nomor 06/M-DPDTT/Kb/Xll/2017, Nomor MoU-08/MBU/12/2017 dan Nomor 06/MoU/HK.22/2017, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tersebut, mendorong BUMN, BUMDes dan atau Toko Tani Indonesia (TT) sebagai salah satu supplier (pemasok) beras dan telur pada e – warung tak diberdayakan. Akan tetapi faktanya pihak Pemda lebih mengedepankan Perusahaan Daerah (PD) sebagai supplier tunggal yang langsung bekerjasama dengan Bank BNI tanpa ada koordinasi terlebih dahulu.
Forum BUMDes Indramayu Soal Program BPNT
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua BUMDes Ujunggebang pada pertemuan para penggiat Bumdes yang tergabung dalam Forum BUMDes Indramayu, guna membahas program Kemendes terkait BPNT, yang dihadiri puluhan penggiat BUMDes dan TA Kemendes Kabupaten Indramayu, di gedung RM dan Futsal, Satria Shintia, Desa Larangan Kecamatan Lohbener, Minggu (8/7/2018).
“Pendistribusian BPNT di Kabupaten Indramayu tidan memgacu pada NK empat Mentri tahun 2017,” ungkapnya.
Ia mengatakan, Pemda Indramayu menutup mata terhadap Keberadaan BUMDes, yang lebih mendorong PD untuk dijadikan supplier tunggal, sehingga menjadi polemik BPNT bagi para penggiat BUMDes yang suda berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi desa melalui badan usah desa yang dikelolahnya.
“Kami hanya berharap dengan adanya Program BPNT dari Kemensos ini menjadi pemicu tumbuh kembangnya BUMDes sebagai penggerak ekonomi di desa se Kabupaten Indramayu,” ujarnya.
Ditempat yang sama, salah satu penggiat BUMDes, Ega Hardiyanto, mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap para pihak selaku narasumber pada pertemuan ini, yang sebelumnya sudah dilayangkan surat permohonan namun tidak hadir, kendati begitu pertemuan ini tetap dilanjutkan meskii tidak dihadiri para pihak terkait.
“Kami sudah melayangkan surat permohonan sebagai narasumber kepada Dinas Sosial, DPMD dan Bank BNI Indramayu, namun tidak hadir,” terangnya.
Sementara itu, TA Kemendes Kabupaten Indramayu, Syarif Hamdan, menanggapi polemik tersebut, mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah berusaha sesuai prosedur tugas dan hanya melihat serta menunggu keputusan dari Kemendes, meski begitu pihaknya akan mendorong BUMDes harus menjadi supplier BPNT.
“Saya mewakili Pak Peddy salah satu Kabid DPMD dan kami sebisa mungkin melaporkan ke Kemendes tentang polemik BPNT ini,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menggapi Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terkait adanya bisnis kartel yang melibatkan BUMD sudah sesuai mekanisme dan hasil konsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial dan Kementerian terkait.
ads