INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu akan menyiapkan sedikitnya Rp48 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 nanti. Pagu anggaran tersebut akan dipergunakan untuk biaya penyelenggara Pilgub di Kabupaten Indramayu.
Sekretaris KPU Indramayu, Muhtarom mengungkapkan, anggaran yang akan disiapkan dari KPU Propinsi Jawa Barat 90 persen diperuntukan bagi honorarium Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) , Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pemutahiran data pemilih.
“Sementara 10 persennya untuk ATK Sekretariat, sewa gedung Sekretariat PPK dan kegiatan teknis lainnya.”ungkapnya kepada Fokuspantura.com, Jum’at(10/11/2017)
Pada pelaksanaan Pilgub Jabar ini, honorariun komisioner PPK dan PPS mengalami kenaikan lumayan dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, sehingga angka honor lumayan tinggi.
“Untuk honor PPK ketua berkisar sekitar Rp1,4 juta dan anggota Rp1,3 juta, sementara untuk PPS honor ketua sekitar Rp900 ribu dan anggota sekitar Rp750 per bulan,”tuturnya.
Seiring peningkatan honorarium seluruh pelaksanan Pilgub Jabar ini, diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pelaksanaan pemilu nanti. Kendati KPU Indramayu hanya melaksanakan amanat dan intruksi dari KPU Jawa Barat.
Anggaran tersebut diatas, kata Muhtarom diluar biaya pengamanan Pilgub Jabar, mengingat Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU Propinsi Jawa Barat langsung ditanda tangani bersama Polda Jabar.
“Jadi urusan keamanan sudah disupplae dari KPU Propinsi melalui Polda Jabar ke Polres Indramayu, karena Pilgub adalah hajar KPU Propinsi Jawa Barat,”terangnya.
Seperti diketahui, pelaksanaan Pilkada tahun 2018 nanti akan diselenggaran oleh 16 kabupaten/kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sementara 11 kabupaten/kota lainnya tidak menggelar Pemilihan Bupati (Pilbup). Untuk wilayah 3 Cirebon hanya Kabupaten Indramayu yang tidak menggelar Pilkada. Adapun untuk biaya penyelenggaraan Pilgub Jawa Barat, KPU Propinsi Jawa Barat sudah menetapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dengan jumlah hak pilih sekitar 32 juta.
