INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Indramayu,Jawa Barat, menerima visitasi dari Tim Penilaian Zona Integritas Eksternal lembaga peradilan yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi RI, Rabu(30/10/2019).
Kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut dan evaluasi dari penilaian zona integritas wilayah bebas bersih melayani di lingkungan peradilan dari empat lokasi Satuan Kerja (Satker) di Jawa Barat.
Ketua Pengadilan Agama Indramayu, Muhiddin mengatakan, pelayanan masyarakat di Pengadilan Agama Indramayu, berkaitan dengan perkara yang bebas korupsi dan bebas tiping, telah menduduki rangking ke 2 secara nasional dalam hal kerapihan, kecepatan dan ketepatan sebagai kantor pelayanan satu pintu kategori 1 melayani lebih dari lima ribu perkara.
“Alhamdulillah kita untuk memajukan Indramayu ini, Keberhasilan dan prestasi itu adalah kerja keras semua pihak, kami PA Indramayu dan seluruh masyarakat Indramayu,” katanya.
Menurutnya, kehadiran tim visitor eksternal Kemenpan RB sebagai evaluasi dan implementasi program pemerintah Joko Widodo dalam mewujudkan seluruh aparatur di Indonesia yang bersih dari korupsi dan melayani seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, Mahkamah Agung melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang direview setiap minggu menjadi unggulan PA Indramayu selama ini. Sebagai bukti bahwa sistem itu telah terlayani adalah dengan pola antrian sidang dengan sistem barcode KTP, dan penerbitan akta cerai langsung jadi serta lacak sisitem android terhadap temuan akta cerai palsu.
“Indramayu saat saya baru masuk SIPP terbawah di Jawa Barat, sekarang Alhamdulillah kantor bersih, pelayanan juga sudah baik,”terangnya.
Ia menegaskan, sebagai program luncuran dalam penguatan PA Indramayu melayani, telah dilaksanakan sidang keliling untuk wilayah Indramayu Barat dan Timur setiap hari Jum’at. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk kesiapan PA Indramayu yang telah memperoleh apresiasi dari Mahkamah Agung yakni rangking atas SIPP dua kali, Sertifikat Penjaminan Mutu yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung di Balikpapan.
“Kami diusung untuk memperoleh sertifikat Zona Integritas yang hari ini langsung dicek oleh tim baik internal maupun eksternal,” tuturnya.
Upaya yang terus dibangun selama ini adalah menutup semua pintu koruptif, menghindari tiping sebagai perwujudan target kinerja Mahkamah Agung yang maju dalam sisi pelayanan dan akuntabel dari sisi kwalitas kinerja, sehingga seluruh satker – satker peradilan di Jawa Barat dan Indonesia akan bisa maju dan bersaing.
Seperti diketahui, penetapan zona integritas lembaga peradilan di Jawa Barat telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung di lima Satker Pengadilan di Jawa Barat yakni Pengadilan Agama Bandung, PN Bandung, PA Indramayu dan PA Bekasi
“Kami berharap Pengadilan Agama Indramayu terus berusaha untuk memberikan pelayanan prima dan menutup semu pintu koruptip,” pungkasnya.
Penilaian Zeti yang sedang digagas saat ini , akan dilakukan oleh internal lembaga peradilan yakni Pengadilan Tinggi, Badan Peradilan dan Badan Pengawasan sementara untuk tim penilai internal akan melibatkan BPS dan Kemenpan RB.
