INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Kebijakan yang telah dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terhadap kemajuan target pendidikan di Jawa Barat, harus disambut dengan baik oleh seluruh warga Jawa Barat, tetapi sebaiknya  kebijakan  itu juga bukan hanya sekedar membangun pencitraan tanpa diikuti dengan regulasi dalam peningkatan mutu pendidikan.

 

“Perihal SMA gratis misalnya, seyogyanya  Gubernur Jabar harus lebih  kongkrit mengeluarkan kebijakan itu apakah yang dimaksud gratis itu untuk semua murid atau khusus di peruntukkan bagi siswa – siswa katagori tidak mampu / miskin,” kata mantan Ketua Komisi V DPRD Jabar , H Syamsul Bachri, kepada Fokuspantura.com, Selasa(17/12/2019).

 

Menurutnya, bahwa untuk kebutuhan operasional setiap siswa SMA dan SMK secara umum memerlukan biaya kurang lebih  sekitar Rp 4 juta dan SMK sekitar Rp 4-5  juta per siswa, sedangkan anggaran yg ada dari BOS Pusat Rp 1.450 juta, BPMU dari APBD Jabar misalnya dianggarkan Rp500 ribu per siswa , maka rasionalnya masih terdapat  kekurangan untuk menutupi biaya operasional kurang lebih Rp2-2.5 juta setiap siswa. Hal itu yang perlu di jelaskan oleh  Dinas Pendidikan Jabar, apakah kekurangan nya itu di tanggung oleh APBD Jabar secara keseluruhan atau bagaimana ?.

 

“Kalau itu betul, maka tidak ada lagi pada siswa di bebankan untuk bayar SPP,” terang Politisi Pantura Indramayu ini. 

 

Diakuinya,  bahwa tahun Anggaran 2020 APBD menganggarkan  kurang lebih sekitar 700 milliar  untuk membantu seluruh SMA/SMK di Jawa Barat, tetapi angka itu jauh untuk bisa menutup seluruh biaya operasinal siswa SMA dan SMK se Jawa Barat 

 

Saat ia mengunjungi konstituen di Daerah Pemilihan Jabar 12, keluhan tersebut ada ditengah – tengah masyarakat tentang konsep pendidikan SMA/SMK gratis SPP. Maka ia meminta kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan kajian secara matang terhadap kebijakan itu, yang pada ahirnya dapat mewujudkan pendidikan di Jawa Barat agar lebih baik.

 

“Utk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Jawa Barat utk  lebih baik, tentunya harus dilakukan  dengan kajian yg komprehensip dan di Imbangi dengan anggaran yg cukup memadai dan yang  lebih penting adalah dunia pendidikan di Jabar jangan menjadi ajang komoditas politik,” tandas Anggota Komisi 3 DPRD Jabar ini.