BANDUNG,(Fokuspantura.com),- Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah kembali menerima piagam penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas perolehan capaian standar tertinggi atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Menteri Keuangan RI, berlangsung di Aula Soekarno Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Rabu (31/10/2018).

Penyerahan penghargaan tersebut Kabupaten Indramayu masuk dalam kategori 3 kali penerima WTP berturut – turut bersamaan dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, diwakili oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Arman Syifa pada acara Rakor Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah antara DJPB Provinsi Jawa Barat dengan Pemda di Jawa Barat.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Arman Syifa menilai, Kabupaten Indramayu mendapat opini WTP dari Kemenkeu karena telah memenuhi capaian pada LKPD. Ini dapat dimakna bahwa LKPD telah disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kemudian telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif. Selanjutnya LKPD telah diungkapkan secara memadai, dan telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan, opini WTP merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang sehat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Menurut Anna, adanya fakta perbaikan kualitas dan status laporan keuangan tersebut menggambarkan secara umum bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, jelasnya, manfaat dan dampak penggunaan uang negara dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga hal ini tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

“Untuk meraih ini tidak semata-mata disajikan oleh laporan keuangan tapi juga ditopang efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap Undang-Undang”, katanya.

Pada Penyerahan Penghargaan hasil pemeriksaan BPK tahun 2017 ini, dibagi dalam 5 kategori, yaitu untuk daerah yang telah mendapag opini WTP 7 kali berturut, 5 kali berturut, 4 kali berturut, 3 kali berturut, dan 2 kali berturut.

Berikut daftar penerima penghargaan:

1. Kategori 7 kali berturut: Pemprov Jawa Barat, Kota Depok, dan Kota Banjar
2. Kategori 5 kali berturut: Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cimahi
3. Kategori 4 kali berturut: Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi
4. Kategori 3 kali berturut: Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi
5. Kategori 2 kali berturut: Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya