INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Kontestasi politik nasional Pileg dan Pilpres sebentar lagi akan berlangsung 17 April 2019, tentunya akan berdampak pada kebijakan pemerintah untuk bangsa ini, baik kesejahteraan rakyatnya maupun kesejahteraan instrumen negara, seperti Aaparatusr Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Namun belakangan gaduh dengan adanya informasi yang mengarah pada netralitas alat negara dan birokrasi.
Advokat dan Pengurus GNPK RI Jabar, Martono Maulana mengajak kepada para senior agar bijak dalam menentukan keputusan komando, bahkan belakangan Projo dengan jargonnya yang luar biasa, sempat menyulut Capres nomor urut 01 Joko Widodo, dengan mengeluarkan statemen dengan bahasa “lawan” artinya pergerakan totalitas, begitupun dengan Capres nomor urut 02 dengan pergerakan masif yang di kenal the power of emak emaknya. Pergerakan ini tak kalah semangat dengan kubu Capres 01.
“Kebijakan memilih jika anda di wajibkan netral, arahkan keluarga saudara untuk memilih yang terbaik dari yang baik, jika hitam pilihlah yang tidak hitam legam, tentunya yang peduli dan benar benar mencintai bangsa ini, bukan janji janji dan angan angan,”katanya dalam rilis yang diterima, Sabtu(30/3/2019).
Menurutnya, memanfaatkan saudara untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik golongan, tak menunjukkan sosok pimpinan. Pemilu saat ini sangat luar biasa, fans sangat berbeda dari pesta demokrasi sebelumnya, dimana dalam pesta demokrasi Pilpres yang akan gelar 17 April 2019 nanti, seluruh element masyarakat ingin ikut terlibat dan ingin memantau jalannya pesta demokrasi, black campaign, money politic, penggunaan fasilitas negara, tidak lagi menjadi strategi utama. Ini suatu hal yang membuat pilpres kali ini sangat berbeda.
“Saya mendukung calon calon wakil rakyat, calon pimpinan yg tahu betul arti dari nasionalisme dan kebangsaan, jika ada calon pimpinan yg opportunist , memanfaatkan saudara sebagi pion, tarik dukungan saudara, tarik ?, anda di pastikan akan di kecewakan dan akan di manfaatkan olehnya. Saya aprisiasi beberapa senior yang menarik diri dari sinergitas dengan Bawaslu yang mana telah meloloskan mantan napi korupsi,” tuturnya.
Ia menegaskan, pendewasaan masyarakat dalam memilih semakin matang, semakin hati hati tentunya rasa kecewa dan ke kwatiran terhadap pelayanan publik lah yang mengantarkan masyarakat ini dewasa dalam memilih.
Ia berharap TNI & POLRI tetap konsisten dalam mengawal pesta demokrasi yang akan berlangsung, memang kapolri telah menerbitkan STR Surat telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPR.1.1.1/2019 tanggal 18 Maret 2019 kemarin, agar polisi netral itu apakah benar benar dilaksanakan oleh seluruh jajaran institusi ?, tentunya masyarakatlah yang mampu dan bisa menilai akan hal ini, tentunya Kapolri dalam hal ini sudah mencoba dan mengeluarkan kebijakan agar anggota POLRI tetap pada sumpah jabatannya dan sebagai insan yang mengabdi kepada bangsa ini, dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakar bukan hanya sebagai jargon belaka,
Karenanya, siapapun yang akan di lantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pasca pilpres 17 april 2019 nanti, negara kesatuan Indonesia tetap utuh dan tetap terjaga dengan ke-Bhinekaannya, tentunya ini perlu pendewasaan bagi elite politik jangan mengorbankan rakyat demi kepentingan golongan atau koloninya, untuk menuju indonesia lebih baik, menuju Indonesia maju.
“Saya berharap Presiden yang terpilih nanti mampu merubah sistem yang merugikan kepentingan bangsa, me-reformasi birokrasi, yang paling penting me-revolusi kebijakan kebijakan yang bertentangan dengan tujuan dari bangsa ini sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, serta memberlakukan hukuman mati bagi pelaku korupsi, bangsa ini bisa maju jika tujuan bangsa di jadikan sebagai kiblat dan nahkoda dalam melangkah dan mengambil kebijakan,”pungkas pegiat anti korupsi ini.
