INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kalangan masyarakat desa dipandang semu, dimana publik hanya melihat aspek pelayanan masyarakat masih terpaku pada perangkat desa. Padahal pada tatanan Pemerintahanan Desa, posisi BPD sejajar dengan Kuwu (Kepala Desa – red), dimana serapan aspirasi warga dapat diakomodir melalui BPD untuk kemudian diimplementasikan pada pelaksanaan pembangunan desa yang tersusun dalam Anggaran Belanja Desa (APBDes).
Selain itu organisasi dari anggota parlemen desa tersebut yakni Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), yang tersusun secara struktural baik di pusat maupun propinsi, di Kabupaten Indramayu sendiri keberadaannya belum mendapat posisi strategis.
Karena itulah pengurus PABPDSI Kabupaten Indramayu, kembali melakukan rapat penguatan organisasi yang dikemas dalam agenda Halal Bi Halal (HBH), yang dihadiri langsung Ketua PABPDSI Kabupaten Indramayu, Endang Effendi, Sekretaris PABPDSI, Jaeni, beserta jajaran pengurus termasuk koordinator kecamatan (korcam) bertempat di RM. Ampera Indramayu, Minggu, 12 Mei 2024.
Pada agenda tersebut, selain membahas tentang eksistensi BPD di masing-masing desa sesuai dengan tufoksi BPD itu sendiri, pengurus PABPDSI Kabupaten Indramayu akan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 3 tahun 2024, dimana klausul didalamnya tertuang tentang masa jabatan BPD dan hak yang patut diterima anggota BPD baik penghasilan tetap (siltap) dan juga tunjangan lainnya.
Ketua PABPDSI Kabupaten Indramayu, H. Endang Effendi, mengatakan, pihaknya akan mendorong keberadaan organisasi di mata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, untuk itu eksistensi organisasi harus terus dikembangkan dengan konsistensi anggota itu sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa sesuai tufoksinya.
“Bagaimanapun keberadaan BPD harus bisa dilihat oleh masyarakat, sebagaimana peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.
Endang menegaskan, hingga saat ini keberadaan PABPDSI Kabupaten Indramayu masih belum tercatat di Kesbangpol Kabupaten Indramayu, namun begitu tidak menyurutkan semangat organisasi untuk terus berkiprah guna mengawal penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa, termasuk mendesak Pemkab Indramayu guna peningkatan kesejahteraan BPD sebagimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Desa.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan audensi dengan Bupati Indramayu guna membahas tentang kesejahteraan anggota BPD,” terang Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Indramayu periode 2024-2029.
Sementara, Sekretaris PABPDSI Kabupaten Indramayu, Jaeni, menegaskan, secara organisasi PABPDSI Kabupaten Indramayu merupakan wadah anggota BPD yang dilantik oleh pengurus setingkat lebih tinggi yakni propinsi Jawa Barat, kendati begitu meski sudah dua kali dilakukan pengajuan namun Kesbangpol Kabupaten Indramayu belum dapat mencatat organisasi ini.
“Sudah dua kali kami mengajukan ke Kesbangpol tapi ditolak,” tandasnya.
Sementara dari pengurus yang hadir pada acara tersebut, sepakat untuk mendesak Bupati Indramayu agar mengakomodir usulan PABPDSI melalui jalur diplomasi dan jika tidak mendapatkan respon maka langkah terakhir akan dilakukan aksi.
“Kami sepakat untuk mengajukan audensi, jika tidak direspon maka dipastikan anggota BPD yang difasilitasi PABPDSI akan menggelar aksi,” ungkap mereka. (RC/Red/FC).
