CIREBON,(Fokuspantura.com),- Bank Indonesia (BI) terus menggencarkan realisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Selain bekerjasama dengan pengelola tol, di Cirebon GNNT bakal menyisir ke kepala desa.
Kantor Perwakilan (KPw) BI Cirebon telah melakukan pilot project GNNT di Desa Sindang Jawa, Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat. Kepala KPw BI Cirebon, Abdul Majid Ikram mengatakan pengelolaan dana desa bakal melalui transaksi non tunai.
Hal tersebut, sambungnya merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana desa.
“Kami membantu mereka agar mampu mengelola dana desa dengan benar. Agar tidak ada manipulasi. Kalau melalui non tunai kan dana yang dicairkan itu bisa kita lacak kemana larinya,” ucap Majid kepada detikcom usai membuka acara Ciayumajakuning Entrepreneur Festival di Hotel Prima Kota Cirebon, Sabtu (4/11/2017).
Gerakan non tunai dengan menggandeng kepala desa, diakui Majid merupakan terobosan baru yang dilakukan BI. Majid pun tak menampik tingkat kesulitan untuk merealisasikan program tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan kerjasama dengan pengelola tol.
“Kemarin elektronifikasi pintu tol yang ada di Cirebon ternyata sudah hampir 100 persen. Saat ini baru 97 persen. Tantangannya memang berbeda, karena kita butuh proses untuk menyadarkan kepala desa dulu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Majid mengatakan pihaknya belum berani menargetkan untuk GNNT yang bekerjasama dengan kepala desa. Namun, BI Cirebon siap memfasilitasi jika ada kepala desa yang siap untuk menerapkan transaksi non tunai.
“Kita akan kerjsama dengan bank, desa akan membuka akun-akun banknya. Sistemnya kita siapkan untuk di desa dan di toko material yang akan bekerjasama,” ucapnya.
Selain menyiapkan sistem, BI Cirebon akan melatih perangkat desa. Selain meminimalisir upaya penyalahgunaan dana desa, dikatakan Majid transaksi non tunai juga merupakan upaya untuk menekan peredaran uang palsu.
“Alhamdulilah, sampai bulan ini belum ditemukan upal di wilayah Cirebon. Selain adanya program transaksi non tunai ini, kita juga gencar sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang untuk menghindari transaksi upal,” tandasnya.(Detiknews.com)
