KANDANGHAUR, (Fokuspantura.com), – Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, belum menjadi perhatian serius pemerintah selama ini guna antisipasi ancaman banjir Rob yang datang tanpa diprediksi sebelumnya.
Keberadaan dua desa yang berada di pinggir pantai utara (pantura) Indramayu tersebut, beberapa tahun terakhir kerap digenangi air. Bahkan tak luput setiap bulan luapan air pasang menggenangi pemukiman warga, akibatnya mendorong percepatan kerusakan tempat tinggal dan potensial terjadinya penurunan kondisi sosial ekonomi warga.
Keberlangsung kondisi ancaman itu, warga hanya bisa pasra menghadapi kondisi yang menimpanya di setiap bulan, teriakannya seperti tidak lagi didengar para pemangku kebijakan, meski di medsos berkoar menyuarakan keluhan dan keresahan warga akan tetapi masih belum juga mendapat tanggapan, padahal kerugian material tidak lagi dapat dihitung.
“Kami hanya bisa pasra, sudah cape teriak, akhirnya terpaksa menjalani dengan apa adanya, ” ujar salah seorang warga Desa Eretan Wetan, Abdul Na’im, kepada FP, Rabu (21/10/2020).
Ia mengatakan, minimalnya lima hari sampai satu minggu setiap bulan pemukiman warga terendam banjir rob (air pasang-red), meski begitu keluhan warga terdampak baik secara langsung maupun melalui medsos, hingga kini belum juga ditemukan disolusi mengatakan masalah tersebut.
“Kami berharap pemerintah segera mensolusikan permasalahan banjir rob di desa kami, ” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Desa Eretan Wetan, H. Edi Suhaedi, mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan guna membantu permasalahan warga terdampak banjir rob, akan tetapi adanya keterbatasan anggaran desa tidak tidak memungkinkan untuk dapat menanggulangi permasalahan banjir rob yang berlangsung cukup lama, namun begitu upaya-upaya terus dilakukan dengan mengajukan program penanggulangan banjir baik melalui Pemda maupun Pusat termasuk dengan sejumlah anggota legislatif di jajaran DPR RI.
“Mengingat keterbatasan anggaran desa, upaya penanggulalangan banjir rob kami ajukan ke pihak pusat melalui anggota DPR RI, ” terangnya.
Dikatakannya, usulan yang diajukan berupa pembangunan tanggul disekeliling desa dan itu otomatis membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga hanya mampu direalisasi dari APBN, sementara yang sudah dilakukan Pemdes adalag pembenahan infrastruktur jalab lingkungan berupa betonisasi guna mempermudah akses warga baik dalam kondisi normal maupun banjir sehingga aspek resiko warga bisa terminimalisir.
“Kami usulkan tanggul disekeliling desa, sebab jika hanya sebagian maka air akan meluap dari sisi lainnya, ” pungkasnya.
