INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),-Suasana kampus Sekolah Juara Wirautama Patrol Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tampak lebih hidup dari biasanya. Sejumlah Pamong Desa se Daerah Pemilihan (Dapil) V dan VI Kabupaten Indramayu, hadir guna mengikuti pelatihan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang berlangsung di aula Wirautama, Rabu, 25 Pebruari 2026.
Kegiatan dengan cakupan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026, yang didalamnya ada pelatihan SIPD, diinisiasi oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono (Onsu), menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi. Dimana di era digitalisasi, tantangan pembangunan serta pengawasan pemerintahan menjadi pilar penting agar arah kebijakan tetap berpihak kepada rakyat.
Sehingga, acara tersebut bukan sekadar agenda seremonial biasa, bagi Onsu, momentum ini adalah bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan ini menjadi cermin demokrasi yang hidup dimana wakil rakyat hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga membawa suara itu ke ruang-ruang pengambilan kebijakan.
“SIPD itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menjadi sarana bagaimana aspirasi dari masyarakat itu bisa tersampaikan bisa dianalisa bisa dikaji bisa diputuskan apakah aspirasi itu layak untuk diteruskan dibahas selanjutnya oleh pemerintah provisi bersama dengan DPRD,” ujarnya kepada fokuspantura.com.
Sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, pelayanan publik yang dinilai belum optimal, hingga bantuan sosial yang dianggap belum merata. Warga berharap, aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, melainkan menjadi bahan evaluasi nyata bagi pemerintah daerah. Untuk itu Onsu mencatat satu per satu keluhan tersebut, dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Kenapa melakukan pelatihan ini melalui kegiatan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan karena di 2026 ABPD Jawa Barat hanya bisa memberikan bantuan kepada delapan belas desa dari tiga ratus sembilan desa,” pungkas Onsu. (Khaer/Red/FP).
