INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Bahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) RI mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penghargaan bagi instansi yang melakukan pengembangan dan inovasi Pelayanan Publik.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk nelaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan publik, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.
Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu telah mengeluarkan hasil penyusunan Suravei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemkab Indramayu sebagaimana data yang diperoleh Fokuspantura.com nomor 072/1449/org yang dikeluarkan pada 12 Oktober 2017, terdapat 13 kinerja instansi pelayanan publik kurang baik dan 25 instansi pelayanan publik baik.
Sampling yang dilakukan terhadap 38 instansi pelayanan publik di Kabupaten Indramayu, mendapat respon beragam dari para pemangku kebijakan atas hasil yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
“Ya sudah dengar hasil Survei Kepuasan Pelayanan Publik RSUD Indramayu, kami akan lakukan evaluasi pada sisi mana hasilnya kurang baik,” ungkap Kabid Program, Rekam Medik Hukum dan Humas RSUD Indramayu, Etin Suhartini, ketika dikonfirmasi baru baru ini.
Ada juga yang kaget dengan hasil penyusunan survei kepuasan masyarakat atas hasil yang diperoleh dengan baik dan maksimal diluar dugaan.
“Waduh saya baru dengar nih, syukurlah kalau hasilnya baik, selama ini usaha kami berarti ada hasilnya untuk terus berinovasi bagaimana kinerja RSUD mendapat pengakuan masyarakat,”tutur Direktur RSUD Pantura Sentot Patrol. Kurniawan.
Sebelumnya, Wakil Bupati Indramayu H. Supendi menjelaskan, inovasi dan terobosan mutlak harus dilakukan oleh semua SKPD di Kabupaten Indramayu apalagi di era digital saat ini sehingga pelayanan kepada masyarakat harus bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan murah.
“SKPD harus mampu hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahkan harus jemput bola agar masyarakat bisa lebih mudah. Inovasi dan terobosan harus dilakukan apalagi saat ini eranya teknologi digital,” tegas wabup.
Sementara itu, dari data yang diperoleh, 13 instansi pelayanan publik kurang baik hasil penyusunan survei Setda Indramayu diberikan kepada, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Indramayu, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Sindang.
Adapun prestasi yang diraih 25 SKPD terbaik dalam memberikan kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat adalah RSUD Pantura MA Sentot Pantura, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Badan Keuangan Daerah, BPPD, Kantor Kesbangpol, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan dan Kecamatan Juntinyuat.
Seperti diketahui, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.
