INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu, Mohamad Solihin, mendesak Pemkab Indramayu untuk memperhatikan kondisi Pondok Pesantren (Ponpes) disaat Pandemi Covid-19 dan menghadapi kebijakan new normal dalam beberapa minggu kedepan.
Menurutnya, kondisi Ponpes yang saat ini masih memberlakukan liburan Ramadhan dan Idul Fitri, jika kebijakan baru tersebut akan diberlakukan, akan mengalami situasi yang sangat rawan jika tidak didukung dengan pemberlakukan protokol kesehatan Covid-19.
Namun, disisi lain, kesiapan dari sarana yang dimiliki Ponpes, sangat dimungkinkan masih jauh dari ketentuan Protap Covid-19, oleh karenanya, cluster ini perlu diperhatikan oleh Pemkab Indramayu.
“Kami mendesak, Pemkab Indramayu melalui Gugus Tugas untuk memperhatikan kondisi Ponpoes di Kabupaten Indramayu melalui pemetaan yang jelas,” kata Solihin kepada Fokuspantura.com, Jum’at (29/5/2020).
Ia mendesak Pemda dapat dapat mengalokasikan anggaran khusus bagi ponpes terkait persiapan menghadapi kebijakan new normal. Sebab banyak yang bakal kewalahan jika fasilitas penunjang protokol kesehatan Covid-19 tidak tersedia di masing-masing ponpes.
“Ponpes di Kabupaten Indramayu sangat banyak termasuk pemiliknya adalah warga Nahdiyin, maka perlu disentuh oleh pemerintah daerah dalam menghadapi new normal,” tandasnya.
Ia menambahkan, jika new normal tersebut diterapkan, maka Ponpes harus menyiapkan segala fasilitas penunjang untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Di sisi lain, fasilitas yang dimiliki ponpes selama ini masih banyak kekurangan.
Semua ponpes dengan keterbatasan yang ada saat menghadapi new normal, maka pengelola pondok harus menyediakan alat cuci tangan hingga masker bagi seluruh santrinya.
“Sejauh ini, Pemkab Indramayu sudah melakukan antisipasi belum, ini kan harus jelas kesiapannya,” terang Wakil Ketua DPRD Indramayu ini.
Sementara itu, Pengelola Ponpes Alqur’aniyah Krangkeng, Azun Mauzun, membenarkan, jika kondisi Ponpes dalam menghadapi kebijakan baru butuh perhatian Pemkab Indramayu, agar kebijakan tersebut mendapat dukungan dari masyarakat.
Menurutnya, kondisi sarana penunjang Protap Covid-19 yang sudah berjalan saat ini, masih sangat terbatas, hanya mengandalkan bantuan dari pihak swasta dan dermawan, bagaimana dengan kondisi Ponpes yang tidak memiliki jaringan bantuan secara kuat, maka dipastikan tidak akan memberlakukan ketentuan dan protap kesehatan.
“Melalui APBD Indramayu, harusnya Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Indramayu, mengalokasikan anggaran untuk sarana penunjang Covid-19 di pesantren – pesantren,” pungkasnya.
