Pasca penangguhan Permen – KP nomor 71/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) semula hingga Juni 2017 menjadi Desember 2017, mendapat reaksi kecaman serius dari para nelayan pantai utara yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI). Pasalnya, para nelayan pantura menilai kebijakan Mentri Susi Pujiastuti berkaitan Cantrang berdampak pada kesejahteraan masyarakat nelayan. 

 

“Kami tidak paham siapa yang mau disejahterakan oleh Menteri Susi. Karena faktanya nelayan Jabar makin terpuruk,” ucap Sekretaris DPD HNSI Jabar Nurodi saat menggelar konferensi pers di  Hotel Grand Tryas Kota Cirebon, Jumat (5/5/2017).

 

Selama ini, Cantrang marak digunakan para nelayan di Pantura Jabar seperti Kota/Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan sebagian Kabupaten Karawang. Sementara penyaluran alat bantu pengganti cantrang hingga kini kurang dari 10 persen. 

 

Menurut Nurodi, penyaluran alat bantuan pengganti cantrang hingga kini belum teralisasi 100 persen kepada nelayan di Jabar. Sedangkan batas waktu penggunaan cantrang berlaku hingga Desember 2017. 

 

“Kami tentunya siap dan menerima jika memang itu dilarang. Tapi nyatanya realisasi di lapangan untuk pengganti belum siap. Kami minta kalau sampai Desember nanti belum 100 persen, maka lebih baik tidak usah ada larangan (cantrang). Selain itu, menurut penelitian, cantrang tidak merusak lingkungan,” imbuhnya.

 

Seperti diketahui, Cantrang merupakan alat tangkap ikan yang dilengkapi dua tali penarik panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring. Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (warp), pelampung dan pemberat.

 

Pada kesempatan itu, dibacakan empat pernyataaan sikap HSNI Jabar terkait kebijakan Kementerian-KP RI, diantaranya :

 

 1.  Kami nelayan Jawa Barat mengapresiasi kerja Susi Pudjiastuti sebagai mentri KKP RI dalam memberantas ilegal fishing kepada kapal-kapal asing yang mencuri ikan dilaut Indonesia. 

 

2. Kami kecewa dengan kinerja Menteri Susi Pudjiastuti karena tidak mampu mensejahterakan nelayan khususnya Jawa Barat , kebijakan yang dikeluarkan sangat menyengsarkan nelayan Jawa Barat. Kami tidak faham siapa yang hendak disejahterakan oleh menteri KKP Susi, karena faktanya nelaya  Jawa Barat makin terpuruk.

 

3. Kami meminta larangan penggunaan Cantrang bukan ditangguhkan sampai dengan ahir Desember 2017, akan tetapi larangan tersebut harus dicabut, karena kami meyakini solusi tentang cantrang bukan pelarangan akan tetapi pengendalian dan pengendalian itu tugas dari pemerintah yang pada ujungnya adalah tercapainya kesejahteraan nelayan.

 

 4. Apabila Ibu Susi sudah tidak mampu lagi untuk mensejahterakan nelayan , maka kami merekomendasikan agar Ibu Susi Pudjiastuti untuk memgundurkan diri dari jabatan Menteri KKP RI dan kami tetap mengapresiasi kebijakan yang telah melindungi ikan dengan baik meski tidak mampu melindungi nelayan sebagaimana yang seharusnya, sesuai amanat UU tentang perlindungan dan pemberdayaa  nelayan.

 

Hadir dalam penyampaian pernyataan sikap tersebut, Ketua HSNI Kabupaten Karawang, Jejen Zaenal Muttaqin, Ketua HSNI Kabupaten Indramayu, Dedy Aryanto, Sekretaris HSNI Kabupaten Bekasi Ahmad Saprudin , Ketua HSNI Kota Cirebon  Karsudin, Ketua HSNI Kabupaten Cirebon  Agus Edi Hartono, Sekjen HSNI Jabar, Nurodi dan ketua-ketua KUD Mina/koperasi nelayah se Jabar.