INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menemukan beberapa hal penting agar diperhatikan oleh pengelola pasar daerah secara serius.
Ketua Komisi 3 DPRD Indramayu, Imron Rosyadi, mengatakan, hasil kunjungan kerja yang dilakukan atas pelaksanaan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu tahun 2023, menemukan beberapa hal yang bersifat umum terkait standar mutu pengelolaan pasar daerah namun banyak yang tidak diperhatikan.
Ia menemukan kondisi banyaknya kios, los dan lemprakan kosong, bahkan ditemukan adanya kios yang berubah fungsi dijadikan sebagai gudang dan tidak bayar retribusi.
“Pasar cenderung sepi karena hari pasaran pedagang pada jualan dipinggir jalan tidak di area pasar yang semestinya,” tutur Politisi PKB Asal Dapil Indramayu 4 ini.
Ia juga menemukan kondisi pasar daerah yang tidak menjalankan penerapan e-retribusi yang mengakibatkan lost dan kebocoran pendapatan asli daerah.
Bahkan di lokasi pasar tersebut tidak adanya sarana yang memadai seperti komputer di kantor pengelola pasar sebagi alat penunjunang administrasi dan lebih parah lagi pasar tidak memiliki alat penadam api (APAR) sebagai pemenuhan standar keselamatan.
“Komisi III mendorong perbaikan pengelolaan pasar dengan melakukan reregistrasi kepemilikan kios dan los secara baik,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, Indra Mulyana, AP, mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap pengelola pasar daerah secara bertahap.
Dari beberapa catatan kunjungan Komisi 3 yang menjadi mitra kerja, pihaknya sudah akan melakukan langkah kongkrit dari catatan yang diterima, misalnya pengadaan komputer dan Apar.
“Kami sudah mengajukan pengadaan komputer dan Apar,” tuturnya.
Ia juga mengakui, jika penggunaan aplikasi e-retribusi belum efektif dilaksanakan sedang pada tahap evaluasi terhadap potensi pasar daerah yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Namun ia akan terus inten memantau kondisi pengelolaan pasar daerah satu persatu.
“Harus inten ngusui pasar daerah satu per satu,” pungkasnya.(Red/FP).
