BANDUNG,(Fokuspantura.com),- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sedih dan prihatin dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap enam orang perangkat pemerintahan Kabupaten Cianjur termasuk Bupati.
“Ini saya prihatin, sedih, sudah berkali-kali saya ingatkan di berbagai forum dengan pimpinan kepala daerah, kalau betul masih jebol juga (sistem dan aturan), ya saya prihatin dan tidak akan berhenti untuk terus mengingatkan,” tuturnya kepada wartawan di Gedung Sate.
OTT ini merupakan yang kesekian kalinya dan melibatkan pegawai pemerintahan di Jawa Barat dalam dua bulan terakhir, termasuk kasus Bupati Bekasi terkait dugaan suap proyek Meikarta dan dugaan kasus jual beli jabatan oleh Bupati Cirebon.
Emil mengatakan, kesalahan tidak melulu berada pada sistem, namun erat kaitannya dengan niat pribadi masing-masing pejabat.
“Ujung-ujungnya pilihan. Keputusan batin dari setiap individu. Jadi sistem hebat pun kalau individunya punya niat (buruk) ya bagaimana. Niat kekuasannya mau mencari nafkah atau mau membawa perubahan? Kalau mencari nafkah biasanya selalu bermodus,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bersama lima orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cianjur, Rabu (12/12/2018).
Bupati Cianjur dan Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur menjadi sasaran OTT oleh Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Enam orang yang diamankan itu terdiri dari kepala daerah, kepala dinas dan kepala bidang, dari unsur musyawarah kerja kepala sekolah, dan pihak lain,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Jakarta, dikutip dari Antara.
Syarif mengatakan, sejak Rabu subuh tim Penindakan KPK ditugaskan ke Cianjur. KPK mengamankan enam orang yang kemudian dibawa ke gedung KPK untuk proses lebih lanjut.
“Hal itu dilakukan setelah didapatkan bukti awal dugaan telah terjadi transaksi suap terhadap penyelenggara negara,” ucap Syarif.
Sebelumnya, kata dia, KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur.
“Setelah kami lakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk kepala daerah,” ungkap Syarif.
KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke Bupati.
