INDRAMAYU – Bupati Indramayu Anna Sophanah memastikan dengan luas areal sawah 116 ribu hektar, produksi padi di Kabupaten Indramayu mencapai 1,7 juta ton per tahun. Angka produksi itu sesuai target pemerintah, kendati masih banyak kendala yang dihadapi petani.
Hal itu disampaikan pada saat memberikan sambutan dalam peluncuran kegiatan Gerakan Percepatan Olah Tanah dan Tanam Padi di Desa Wanasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, Sabtu (12/08). Anna menegaskan komitmen untuk mempertahankan Indramayu sebagai lumbung padi nasional.
Pada kesempatan itu, bupati Anna menyampaikan berbagai permasalahan pertanian di Kabupaten Indramayu, khususnya bidang tanaman pangan atau padi, yakni menyangkut ketersediaan air dan infrastruktur. “Dan ini menjadi kewenangan pusat”, terangnya
Anna berharap, ada bantuan dari pemerintah pusat, agar masyarakat tidak lagi kesulitan dalam masalah irigasi dan infrastruktur, serta tidak terjadi gagal panen.
Dijelaskannya, Indramayu memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai tata ruang dan wilayah yang di dalamnya menjamin ketersediaan lahan berkelanjutan. Lahan ini tidak boleh dialihfungsikan, dan hanya untuk pertanian, agar Kabupaten Indramayu tetap menjadi daerah lumbung padi.
“Melalui gerakan ini, agar tercapai target swasembada pangan, dengan adanya dukungan masyarakat, petani dan semua pihak.”, ucapnya
Peluncuran Gerakan Percepatan Olah Tanah dan Tanam Padi yang dimotori oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk Kabupaten Indramayu dipusatkan di Desa Wanasari. Kegiatan ini dihadiri ratusan petani, kelompok tani, gapoktan, PPL dan tokoh masyarakat.
Selain ratusan petani dan bupati, hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) dari Kementerian Pertanian (Kementan), Komandan Resort Militer (Danrem) 063 Sunan Gunungjati Cirebon, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0616 Indramayu, Anggota DPR RI Komisi IV Ono Surono ST, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, serta Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Indramayu.
Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Sumardjo Gatot Irianto, menyinggung adanya penyerobotan di pintu air, dengan cara membongkar saluran irigasi oleh oknum tertentu.
“Danrem dan Dandim, selesaikan secara adat,” tegas Gatot dalam sambutannya.
Dirjen meminta petani segera membuat kartu asuransi pertanian. Ketika gagal panen, kata Gatot, bisa mendapat bantuan klaim asuransi sebesar Rp6 juta, dengan membayar Rp36 ribu.
Ia juga mengingatkan petani dalam mengolah tanah. “Begitu selesai panen, tanahnya harus segera dibajak, jangan dibiarkan tumbuh menjadi tempat wereng.”, imbaunya.
Terkait hama wereng yang beberapa waktu lalu menyerang ribuan hektar sawah di Kabupaten Indramayu, Gatot mengatakan merebaknya serangan wereng karena penanganan yang terlambat. Menurutnya, pelaporan dan penanganannya yang telat dilakukan, sehingga wereng cepat menyerang dan membakar padi.
“Peran Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) agar dimaksimalkan dan dibantu penyuluh lapangan, untuk membantu petani dalam mengatasi serangan wereng.”, ujar Dirjen.
Dalam pada itu, anggota DPR RI Komisi IV Ono Surono ST mengungkapkan, segala program dari pemerintah pusat yang menyangkut kedaulatan pangan di Indonesia sudah tersedia. Apalagi di Indramayu dengan potensi lahan yang luas, produksi padi yang besar, tentunya banyak mengalir program untuk Indramayu.
Namun demikian, lanjut Ono, ada beberapa catatan permasalahan terutama serangan wereng (klowor). Pemerintah ke depan bisa lebih komprehensif dalam menangani masalah penyakit-penyakit tersebut. (Ihsan)
