INDRAMAYU,(Fokuspantura.com,- Wacana pemerintah menyebut pulau Kalimantan menjadi tempat ideal bagi pemindahan ibu kota negara, rupanya ditanggapi serius oleh legislatif Indramayu, termasuk Ketua DPRD Indramayu, H.Taufik Hidayat. Menurutnya pihaknya berencana menawarkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian BPN dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara RI yang saat ini digulirkan, bahwa Pemkab Indramay sudah menyiapkan lahan Perhutani diwilayah Cikamurang, Kecamatan Terisi dan Gantar seluas 23 ribu hektar untuk lokasi ibu kota negara pengganti Jakarta.
Penegasan itu disampaikan mengingat saat ini Pemkab dan DPRD Indramayu sedang melakukan pembahasan Revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu tahun 2011- 2031, sebagaimana dalam penyampaian beberapa pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Indramayu.
“Lahan itu milik negara, tidak usah repot-repot dibebasin, kita welcome (persilahkan,red), kami menawarkan kepada Bappenas, jika itu bisa dijadikan alternativ pemindahan ibu kota RI, siap Indramayu,” tuturnya ahir pekan kemarin.
Menurutnya, kondisi Indramayu saat ini berpotensi sebagai pusat ibu kota RI sangat besar, dukungan infrastruktur dekat dengan sarana perhubungan Tol Cipali dan Kereta Api, memiliki bahan baku air dari bendungan Waduk Jati Gede dan Cipanas, PLTU Sukra dan akan dikembangkan PLTU II Indramayu serta kilang RU VI Balongan produksi BBM terbesar se Asia Tenggara, sehingga dampak dari rencana pemindahan pusat pemerintahan
pusat dapat memberikan kontribusi besar untuk warga masyarakat Kabupaten Indramay melalui pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan dengan meemberdayakan BLK-BLK yang disiapkan Pemkab Indramayu.
“Saat ini SDM masyarakat kita juga sudah disiapkan, Unwir mau jadi Negeri, Politeknik sudah Negeri, SMK-SMK sekalipun menjadi kewenangan Pemprov kami sudah genjot untuk itu,”ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi Tanjung Perak bergeser ke Gresik, Tanjung Emas juga bergeser ke Kabupaten Kendal termasuk Tanjung Priuk juga sangat mungkin akan bergeser ke wilayah Indramayu. Sehingga dukungan infrastruktur Ibu Kota RI di Kabupaten Indramayu akan semakin nyata sebagai bentuk persyaratan yang akan dipenuhi. Namun saat ini, pihaknya sedang menyesuaikan dengan Tata Ruang Cirebon Raya termasuk Tata Ruang Pemprov Jawa Barat. Sehingga ketika Revisi Perda RTRW Kabupaten Indramayu ini selesai, akan langsung dikirimkan kepada Pemprov Jabar dan Kementerian BPN /Bappenas\ untuk dikaji ulang.
“Semoga keinginan besar masyarakat Kabupaten Indramayu sebagai pusat pemerintahan Ibu Kota RI dapat diterima oleh pemerintah pusat,”pinta Politisi Golkar Indramayu ini.
Gubernur Kaltim Siapkan 2.500 Hektar Lahan.
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak seperti yang dilansir Okezone.com, mengaku telah menyiapkan lahan lebih dari 2.500 hektare (ha) di Teluk Balikpapan yang akan disiapkan untuk kompleks perkantoran sebagai calon Ibu Kota Negara Indonesia.
“Kaltim siap jadi ibu kota negara. Tapi mohon maaf, lokasi yang saya usulkan bukan di Samarinda, tapi di Kota Balikpapan, tepatnya di sekitar Teluk Balikpapan,” ujar Awang Faroek di Samarinda, Rabu (12/7/2017).
Ia juga mengaku akan membawa peta untuk ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Kaltim pada Kamis (13/7), yakni peta yang disiapkan untuk menjadi ibu kota negara.
Gubernur menjamin Kaltim merupakan daerah yang aman sehingga tepat dijadikan ibu kota negara, bahkan daerah tersebut juga bebas gempa sehingga aman dan layak menjadi ibu kota.
Dari sisi infrstruktur, lanjutnya, Kaltim juga siap karena jalan tol yang sedang dibangun akan berfungsi pada 2018, kemudian sudah ada bandara internasional, pelabuhan internasional di Kariangau, bahkan di Penajam sedang dikembangkan kota industri, termasuk di Maloy, Sangatta. Di kawasan itu sedang dibangun kawasan industri dan pelabuhan internasional.
Selain itu, lanjutnya, perairan Kaltim masuk dalam lintasan pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sehingga dari sisi perdagangan sangat menguntungkan untuk jalur perdagangan dan pengembangan bagi Asia timur, bukan hanya pengembangan Indonesia.
“Tata ruang lahan di Teluk Balikpapan sudah clear and clean, sudah bersih dan siap dijadikan ibu kota. Lahan ini milik pemerintah berapa pun kebutuhan lahan untuk kawasannya, saya siap,” katanya.
Untuk itu, ia mempersilahkan tim dari Bappenas dan Komisi II DPR melakukan kajian dan mempertimbangkan usulannya, karena masih ada dua daerah lain yang juga disebut-sebut akan menjadi ibu kota, yakni di Kalteng dan Kalsel.
Kota Palangkaraya di Kalteng, lanjut gubernur, disebut- sebut sejak zaman Bung Karno akan menjadi calon untuk pemindahan ibu kota, padahal itu adalah salah tafsir karena maksud Bung Karno adalah Kalimantan, tidak langsung menyebut Palang – karaya.
“Sejarahnya begini, ketika negara kita masih Republik Indonesia Serikat (RIS), waktu itu ada Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bernama Pangeran MuhammadNur yang protes karena Kalimantan tidak diperhatikan. Kemudian Bung Karno menjawab, kalau gitu kita pindah saja ibu kota ke Kalimantan. Begitu sejarahnya,” ujar Awang Faroek.
Terkait usulannya, ia mempersilahkan tim dari Bappenas dan DPR-RI datang ke melihat lahan yang ada dan mengkaji keunggulannya, termasuk mengkaji dua daerah lain sehinga bisa diputuskan lokasi mana yang layak jadi ibu kota.
“Silahkan dikaji dengan cermat, mana yang layak dari tiga daerah di Kalimantan ini, apakah di Kaltim, Kalteng, atau Kalsel, karena yang penting adalah ibu kotanya harus pindah, jangan lagi di Jakarta,” ujarya . (Ihsan/Okezone.com)
