
Polemik yang tengah terjadi ahir-ahir ini, rencana kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras dan seputar sirkulasi pangan nasional menguras perhatian publik serta masyarakat dalam rangka mengawal kebijakan Nawacita Presiden Joko Widodo.
Atas dasar analisa yang dibuat, perlu kiranya publik mengetahui bahwa kegaduhan seputar harga pangan yang melambung dan kurangnya cadangan beras di republik ini dapat ditarik sebuah kesimpulan diantaranya :
Pertama, terjadi panen dimana – mana sehingga produksi dan stok melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ternyata produksi dan stok hanya klaim semata. buktinya berdasarkan data stok beras di PIBC, sejak november sampai dengan pertengahan januari 2018 pergerakannya semakin menurun. adapun harga sampai dengan tanggal 2 januari memang stabil tapi setelah itu sampai saat ini mengalami kenaikan.
Kedua, Mentan Amran mengatakan bahwa stok terjamin yang ditunjukan dengan stok yang dimiliki oleh penggilingan dan rumah tangga. argumentasi ini sangatlah menyesatkan. pasalnya stok yang ada dipenggilingan dan rumah tangga sama sekali tidak mencerminkan dan menjamin stok untuk menjaga ketahanan beras nasional karena ketika terjadi bencana alam stok tersebut tidak bisa dijadikan layaknya cadangan beras nasional yang kapan saja bisa disalurkan kemasyarakat yang tertimpa bencana. oleh karena itu sangatlah keliru jika stok dipenggilingan dan rumah tangga dianggap sebagai stok beras nasional. apabila pemikiran ini terus berlanjut dalam pembangunan pertanian maka ketahanan negara akan rapuh, karena kita tidak memiliki stok cadangan beras nasional di gudang bulog atau milik pemerintah sebagaimana amanat uu pangan no. 18 tahun 2012.
kenapa PIBC ( Pasar Induk Beras Cipinang ) menjadi barometer nasional karena menyangkut kebutuhan diibukota negara yang padat dengan penduduk dan kota-kota penyangganya.
Maka, hemat penulis, apabila terjadi kenaikan harga beras maka sangat sensitif mempengaruhi nilai inflasi nasional.