LOHBENER,(Fokuspantura.com),- Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Lohbener, Indramayu, Jawa Barat menemukan bentuk kejanggalan pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Sindangkerta, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin(14/1/2019).
Pelaksanaan Monev yang dilakukan tim gabungan Dinas PUPR Indramayu dan pejabat Kecamatan Lohbener itu, menemukan adanya bentuk kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemberdayaan untuk pembudidaya ikan lele dengan menggunakan anggaran bersumber dari Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp50 juta.
“Hasilnya bisa ditanyakan sama perangkat desa, yang jelas Tim Monev ada catatan,” kata kordinator Tim Monev dari Dinas PUPR Indramayu itu.
Pantauan di lapangan, saat mengunjungi tempat pembudidaya ikan lele, pihak Tim Pengelola Kegiatan(TPK) Desa Sindangkerta tak dapat menjelaskan secara gamblang Ikhwal program pemberdayaan sebesar Rp50 juta. Hal itu terlihat, dengan masih belum dijalankan alat pengolahan pakan ikan lelea yang merupakan bagian dari keberlangsungan program peningkatan kwalitas pemberdayaan masyarakat pada usaha budidaya ikan lele.
“Seharusnya alat pengolahan pakan itu sudah bisa dikelola dengan baik, tapi nyatanya masih belum bisa,”tutur sumber.
Sementara itu, Ketua TPK Desa Sindangkerta, Warsan saat dikonfirmasi mengatakan, secara umum budidaya ikan lele sudah berjalan dengan baik, namun karena program tersebut berorientasi pada pemenuhan pemanfaatan penggunaan anggaran Dana Desa (Dandes) maka dialokasikan anggaran tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan pelatihan bagi pelaku usaha budidaya lele.
“Memang tidak ada pelatihan dulu, langsung begitu ada program dan anggaran langsung diserap,” tuturnya.
Ia mengaku, jenis usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes Sindangkerta pada budidaya ikan lele tersebut belum bisa meraup keuntungan secara jelas, hal itu disebabkan masih tahap permulaan.
Saat disinggung, berapa Pendapatan Asli Desa (PAD) dari sektor usaha dan bisnis yang dilakukan BUMDes selama satu tahun berjalan, pihaknya tidak bisa menjelaskan secara cermat. Indikasi adanya dugaan semua program pemberdayaan dibawah kendali Kuwu Desa Sindangkerta dan pada gilirannya tak bisa memberikan kontribusi kepada PAD akan semakin jelas, mengingat pola pelaksanaan program pemberdayaan tanpa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Padahal, program pemberdayaan merupakan upaya TPK dalam menggali potensi yang dapat mendongkrak usaha perekonomian masyarakat melalui kegiatan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dalam merangsang potensi usaha masyarakat yang ada di desa tersebut.
Kuwu Sindangkerta, Khaerudin pada saat pelaksanaan Monev tidak berada di kantor, beberapa kali di hubungi lewat kontak person selalu tidak aktif, sehingga mengundang persepsi persoalan pengelolaan BUMDes terdapat kejanggalan.
Bahkan ketikdak kehadiran Kuwu Desa Sindangkerta mengundang reaktif dari Kapolsek Lohbener, Kompol Rachmat yang hadir pada kesempatan Monev tersebut, ihaknya sudah menyampaikan laporan kepada pimpinan atas hasil pelaksanaan Monev di Desa Sindangkerta tersebut.
“Nanti catatan dari tim Monev akan kami tindaklanjuti,” kata Rachmat.
