INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indramayu atau ARI, menggelar aksi demo di kantor Bupati dan Gedung DPRD Indramayu pada Selasa, 20 September 2022.
Akan tetapi sangat di sayangkan, Massa aksi unjuk rasa tidak di temui oleh bupati. sehingga, massa bergerak ke depan kantor DPRD kabupaten Indramayu dan berhasil menjebol pagar pintu utama untuk selanjutnya menyampaikan orasi dihadapan polisi yang mengamankan jalannya aksi demo.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan beberapa tuntutan di antaranya, perizinan atau infrastruktur skala prioritas, ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Bubarkan Perumda, tegakkan reforma agraria, bayar honor guru madrasah dan nakes satgas covid-19, batalkan 6001 penari topeng yang biayanya dibebankan kepada wali murid dan dana bos setiap sekolah, batalkan rancangan APBD yang tidak berpihak kepada rakyat, kriminalisasi Banprov RSUD Indramayu, tolak marger 224 sekolah dasar, usut dugaan pengkondisian proyek APBD, terapkan SOP distribusi pupuk bersubsidi dan bubarkan DPMPTSP.
Orator Aliansi Rakyat Indramayu, Hatta, dalam orasinya mengatakan, aksi unjuk rasa ini untuk memberikan mandat kepada 50 anggota dewan, untuk membuat hak angket DPRD Indramayu. karena di tahun 2020, massa berharap di kepemimpinan Nina – Lucky, Indramayu bebas korupsi. namun faktanya, Indramayu korupsi semakin bertambah. Selain Kebijakan yang tidak jelas juga dua pemimpin Indramayu Nina – Lucky tidak harmonis.
Dalam waktu dekat, ketua DPRD Indramayu Syaefudin, akan memanggil perwakilan dari Aliansi Rakyat Indramayu sebelum tanggal 26 tahun 2022 untuk memberikan jawaban terkait tuntutan hak angket.
Suara aspirasi massa Aliansi Rakyat Indramayu terkait Hak angket, ditampung langsung oleh Ketua DPRD Indramayu Syaefudin bersama wakil ketua Turah dengan menandatangani surat kesepakatan bersama mengusung Hak Angket yang disodorkan para pengunjuk rasa.
