INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Wacana usulan sejumlah tokoh kesundaan untuk perubahan nama Propinsi Jawa Barat menjadi Propinsi Tatar Sunda mendapat penolakan dari tokoh Pantura Jawa Barat.
Anggota DPRD Jabar Fraksi Demokrat, Sri Budiharjo Hermawan (SBH), tak setuju dengan usulan tersebut, mengingat kondisi Jawa Barat saat ini sebagai propinsi penyangga ibu kota memiliki banyak catatan sejarah yang tak bisa dipisahkan dari proses pembangunan Indonesia dari masa ke masa.
Menurutnya, perubahan usulan nama Tatar Sunda, sangat mengundang reaktif dari kondisi kultur budaya masyarakat Jawa Barat yang sudah terbagi menjadi tiga klutur budaya Betawian, Sunda Priangan, dan Cirebonan. Ketiga kekuatan budaya tersebut sudah melahirkan keunikan seni budaya yang khas dan melekat sejak proses pembentukan propinsi Jawa Barat oleh para leluhur.
“Generasi Jawa Barat hari ini, harus lebih komprehensif dalam melakukan kajian perubahan nama Propinsi jangan mengundang isu sentimen yang mengarah kepada perpecahan di Jawa Barat,” tutur SBH Politisi Demokrat Asal Dapil Jabar 12 ini.
Ia menegaskan, wacana usulan perubahan nama, sama halnya dengan klaim proses pembentukan Propinsi Jawa Barat yang sudah dilakukan oleh para pendahulu, dimana saat itu tepatnya Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.
Budi menjelaskan, dari sumber sejarah menyebutkan bahwa Jawa Barat resmi dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Bahkan sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, adalah bgai dari istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.
“Maka para penggasan usulan Propinsi Tatar Sunda diduga telah mengesampingkan ide dan gagasan para pelaku sejarah dari Pantura Jawa yang sudah berjuang memberikan kontribusi untuk Jawa Barat,” tegas Anggota Komisi 1 DPRD Jabar ini.
Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten adalah fakta sejarah bukti andil atas pembentukan Propinsi Jawa barat yang saat itu dibutuhkan sikap negarawan para pejuang bangsa. Maka konsep usulan perubahan nama Tatar Sunda belumbisa dijadikan dasar legitimasi usulan perubahan nama propinsi Jawa Barat jika dikaitkan dengan semangat perjuangan masyarakat Kesultanan Cirebon dalam hal ini terkenal dengan Pantura Jawa meliputi Indramayu dan Cirebon.
Sebelumnya, sejumlah tokoh Kesundaan mengusulkan perubahan nama dari Provinsi Jawa Brat menjadi Provinsi Tatar Sunda. Wacana itu mencuat saat Kongres Sunda yang dilaksanakan Senin (12/10/2020) kemarin.
Hadir di dalam sejumlah kongres tersebut sejumlah tokoh Kesundaan seperti Memet H Hamdan, Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Andri P Kantaprawira, Ganjar Kurnia (eks Rektor Unpad), Adji Esha Pangestu dan sejumlah tokoh lainnya.
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Anggota DPD RI Eni Sumarni juga hadir dalam mendengarkan aspirasi pengembalian nama Sunda untuk menggantikan nama Jawa Barat. Ketua Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, Adji Esha Pangestu mengatakan, kata ‘Sunda’ saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Barat. Padahal menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar mencakup Pulau Jawa dan lainnya.
