BANDUNG,(Fokuspantura.com),- Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Syamsul Bachri, menyayangkan kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat belum memberikan warna positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini. Dari sekian BUMD yang ada di Jawa Barat, seharusnya mampu menjalankan bisnis secara sehat dengan kinerja yang baik guna mendongkrak peningkatan PAD secara signifikan.
“Kami meminta Pemprov Jawa Barat untuk lebih serius lagi menata Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih sehat dan memiliki kinerja baik,” katanya kepada Fokuspantura.com, Senin,(20/1/2020).
Ia mengatakan, sebagai Anggota Komisi 3 DPRD Propinsi Jawa Barat, yang membidangi keuangan pihaknya sudah meminta Pemprov Jabar, agar segera melakukan rasionalisasi secara serius dalam upaya membenahi sejumlah BUMD yang bermasalah.
Ia mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai daftar BUMD bermasalah, namun dia tak memungkiri terdapat BUMD yang secara kinerja perusahaan dan keuangan babak belur hingga tak mampu menggaji karyawan.
Beberapa pengaduan terkait adanya karyawan yang tidak dibayar, kemudian dilakukan beberapa pembenahan. Kendati terdapat BUMD lainnya dinilai masih berproses positif atau merupakan investasi jangka panjang.
“Seperti PT Jasa Sarana umpamanya di prediksi BUMD yang akan berikan keuntungan jangka panjang dan harus terus dilakukan penataan walau sudah baik, walaupun sudah memberikan deviden, tetap harus dioptimalkan, ke semua BUMD begitu,” katanya.
Namun, beberapa BUMD lainnya seperti Migas Hulu dan Agrojabar pun tengah berbenah dan dititipkan kepada Pemprov Jabar untuk terus ditata supaya bisa maju seperti BUMD di bidang perbankan.
“Jabar kan cukup banyak BUMD-nya. Kami ingin di luar BUMD keuangan itu, ada report kemajuan dari BUMD lain,” ujarnya.
Ia berharap, rasionalisasi kelangsungan BUMD saat ini mendesak sudah harus dilakukan oleh Pemprov Jabar, agar tujuan dari didirikannya lembaga profit tersebut bisa menjadi andalan Pemprov dalam menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mampu menaikkan target pendapatan daerah.
