INDRAMAYU,(Fokuspantura.com), – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuni Utami Herman (SWH), melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Program “Nyari Gawe” bersama masyarakat dan konstituen di Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Senin, 27 Oktober 2025.
Dalam kegiatan tersebut, SWH menyampaikan hasil capaian program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar, yang bertujuan memperluas akses lapangan kerja bagi masyarakat.
SWH menjelaskan, program “Nyari Gawe” telah menjadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan di Jawa Barat melalui platform digital yang terintegrasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar.
“Program ini memberikan kesempatan kerja yang lebih terbuka dan transparan. Masyarakat bisa langsung melihat perusahaan mana yang membuka lowongan dan melakukan lamaran secara daring,” ujar SWH di hadapan peserta pengawasan.
Berdasarkan data terakhir yang dipaparkan, capaian Program Nyari Gawe hingga Oktober 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, yakni 116 perusahaan telah bergabung dalam sistem,21 perusahaan telah membuka lowongan,107 formasi lowongan kerja aktif,122.264 pencari kerja telah terdaftar,44.136 pelamar kerja aktif,89 pelamar telah direview perusahaan,21 pelamar tengah menjalani tahap wawancara,15 pelamar sudah dinyatakan diterima bekerja, serta21 aduan pengguna telah ditangani dengan baik.
SWH menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di wilayah Indramayu yang menjadi salah satu kantong tenaga kerja potensial di Jawa Barat.
“Kami mendorong agar masyarakat Indramayu lebih aktif memanfaatkan aplikasi Nyari Gawe. Program ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Jabar untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan,” tegas politisi NasDem dari Dapil Jabar XII itu.
Kegiatan pengawasan ini juga diisi dengan dialog interaktif bersama warga dan perangkat desa terkait tantangan tenaga kerja lokal, serta masukan untuk optimalisasi pelayanan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten dan kecamatan. (Red/Adv/FP).
