INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Jawa Barat menilai pelaksanaan tes tertulis melalui system Computer Assisted Test(CAT) bagi 152 calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diselenggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Kamis(30/1/2020)kemarin, diduga tidak professional. Pasalnya penyelenggaran tes tertulis tersebut tidak didukung oleh perangkat server layak pakai, menyebabkan hasil CAT ratusan peserta diulang karena server down dan hasil nilai ahir tidak muncul.
Kordinator Divisi SDM, Bawaslu Jawa Barat, Wasikin Marzuki, mengatakan, Ketua KPU Kabupaten Indramayu diduga kurang profesional. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Indramayu, jika pelaksanaan tes calon PPK saja harus sewa server dari luar negeri.
“Hasilnya tes sesi pertama yang diikuti 152 peserta, harus diulang karena nilainya tidak muncul,” katanya kepada Fokuspantura.com, Jum’at,(31/1/2020).
Akibatnya, dari pelaksanaan seleksi calon PPK menuai reaksi dari para netizen, sehingga berimbas menguatkan tudingan publik bahwa Ketua KPU Indramayu kurang profesional dan tidak efisien.
Seperti diketahui, sebanyak 607 calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Indramayu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada 23 September 2020, mengikuti tes tertulis melalui computer assisted test (CAT), di SMKN I Indramayu, Kamis (30/01/2020)kemarin.
Hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan sejak 25-27 Januari 2020 kemarin, KPU Indramayu telah menerima jumlah pendaftar sebanyak 656 orang. Selanjutnya hasil seleksi administrasi, KPU Indramayu hanya menetapkan 607 orang yang dinyatakan lolos administrasi, sedangkan 49 pendaftar lainnya dinyatakan gugur.
Mereka yang dinyatakan gugur oleh KPU Indramayu dikarenakan berbagai sebab, salah satunya peserta pendaftar tercatat sebagai timses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019 silam, kendati masih terindikasi ditemukan beberapa nama yang lolos 10 besar tercatat sebagai timses dan masih memiliki afiliasi dengan parpol tertentu.
Ketua GP Ansor Indramayu, Edi Faozi, meminta kepada Bawaslu harus proaktif awasi proses rekrutmen PPK yang sedang dilakukan oleh KPUD Indramayu, karena ini adalah bagian dari proses untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang kredibel bisa terjaga netralitasnya.
Menurutnya, hal yang perlu disoroti adalah tentang keterlibatan pendaftar terhadap partai politik seperti menjadi pengurus atau anggota parpol, menjadi tim sukses pada pemilu legislatif kemarin. Selain itu tentang periodesasi, yaitu terkait tentang pendaftar yang sudah pernah menjadi PPK selama 2 periode berturut2.
Edi menegaskan, Pilkada tahun 2020 ini harus menjadi ajang demokrasi yang jujur dan adil serta transparan maka dibutuhkan penyelenggara yang memiliki integritas tinggi agar kwalitas demokrasi di Indramayu menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat.
“Saya juga mengintruksikan kepada seluruh kader GP Ansor di Kabupaten Indramayu untuk proaktif dalam mengawasi proses rekrutmen PPK sebagai bentuk kepedulian kita untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Indramayu, jika ada temuan segera laporkan dan berkoordinasi dengan Bawaslu agar segera ditindaklanjuti,”tuturnya.
Sementara itu, Komisoner KPU Indramayu, Masykur saat dikonfirmasi terkait hal itu irit bicara. Ia hanya meminta kepada public dan masyarakat untuk saling mengontrol dan mengingatkan.
“Nanti ada rilis resmi yang disampaikan oleh KPU,” kata Masykur.
Sebelumnya, Komisioner KPU, Pitrahari mengungkapkan, Jika ada aduan atau temuan terkait hal di atas pihaknya akan segera menindak lanjuti dengan klarifikasi kepada yang bersangkutan.
Aduan masyarakat atau temuan Bawaslu hendaknya dilampiri dengan dokumen yang bisa menjadi alat bukti yang bisa dipertanggung jawabkan.
“Sedangkan soal dua periode kami yakin sdh terseleksi dengan baik, karena kami punya sistem deteksi periodesasi,” tuturnya saat dikonfirmasi wartawan.
Ia menjamin jika hasil seleksi calon anggota PPK tidak ditemukan adanya titipan dari partai politik tertentu.
“Kalo titipan parpol saya pastikan tidak ada. Karena kami secara tegas menolak pengurus atau aktivis parpol untuk menjadi penyelenggara.
Ia berharap, masyarakat juga ikut memberi masukan atau aduan jika ditengarai ada calon PPK yang disinyalir menjadi pengurus atau aktivis parpol tertentu.
