KOTA CIREBON,(Fokuspantura.com),- Sejak wilayah Cirebon ditetapkan sebagai zona merah, sembilan Wakil Rakyat dari Dapil Jabar 12, menyambangi Pemkot Cirebon, guna mengetahui sejauh mana antisipasi dan kesiapan Pemkot dalam menangani Covid-19.
Kordinator Anggota DPRD Jabar Dapil 12, Anwar Yasin, mengatakan, kehadiran dirinya bersama rombongan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan penanganan Pemkot Cirebon dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi di wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya.
“Kehadiran kami bersama delapan anggota dewan Propinsi Jabar, ingin mendengarkan secara langsung persiapan dan kendala yang dihadapi saat ini dalam menghadapi Covid-19,” katanya dihadapan peserta rapat.
Ia berharap, ketika dalam penanganan kasus Corona ini, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian para anggota dewan propinsi untuk diperjuangkan, pihaknya membuka secara luas agar bisa disampaikan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati mengatakan, secara umum Pemkot Cirebon sudah mengeluarkan surat keputusan darurat pandemi Covid-19, dilanjutkan dengan kebijakan meliburkan seluruh sekolah.
Selanjutnya, dalam paparan Eeng panggilan akrab Wawalkot Cirebon, pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan jajaran Dinkes Kota Cirebon dan Direktur RS seluruh Kota Cirebon dalam rangka antisipasi dan upaya persiapan dilapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di Cirebon ini kami membuka tiga RS rujukan Covid-19, yakni RSUD Gunung Djati, RSUD Waled dan RSUD Sidawangi,” katanya.
Saat ini Pemkot Cirebon sudah menyiapkan anggaran Rp47 miliar pergeseran anggaran fokus untuk penanganan virus Corona ditambah anggaran sekitar Rp2 miliar dari APBD.
“Anggaran Rp2 Miliar, siap di bongkar hari ini untuk penanggulangan Covid-19,” imbuhnya.
Ia memahi kondisi masyakarat menengah kebawah yang masih belum berdiam diri di rumah saat ini, namun demikian kondisi Kota Cirebon saat ini sudah mulai bergeser agak sepi dibandingkan sebelum kasus pandemi Corona di Cirebon.
“Karena pemahaman kita masyarakat menengah ke atas faham apa itu Corona dan bahayanya, tapi bagi masyarakat menengah ke bawah tidak mau tau, siapa yang menjadi kehidupan mereka,” kata Eeng.
Bahkan yang menjadi kendala penanganan Covid-19 saat ini, anggaran sudah dipersiapkan, namun Pemkot Cirebon sulit menemukan barang ADP yang harus dibeli, karena memang stok barangnya sulit didapat.
Terkait kendala yang dihadapi saat ini, kurangnya alat pendukung penanggulangan Covid-19 seperti alat test Corona, pihak RS rujukan dan pendukung masih belum memadai dan hal itu yang harus dipikirkan.
“Termasuk juga pusat rujukan jika situasinya sudah semakin sulit tertampung oleh RS rujukan,kita belum pikirkan dan dari mana alat pendukungnya,” terangnya.
Anggota Komisi 3 DPRD Propinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri, meminta kepada Pemkot Cirebon, agar lebih cermat dalam mengelola issu yang berkembang terkait dengan Covid-19 saat ini, pasalnya, masyarakat jangan dibuat panik dengan informasi yang selama ini beredar, mengingat wilayah Cirebon masuk dalam zona merah.
“Sampaikan kepada masyarakat hal yang tidak membuat panik, termasuk bagaimana imunitas tubuh kita dalam menghadapi bahaya Covid-19 secara arif, sehingga tidak menimbulkan kepanikan berlebihan,” kata Syamsul.
Hadir pada kesempatan itu, Anggota Fraksi PKB, Yuningsih dan Sidkon Djampi, Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Bachri dan Bambang Mujiarto, Fraksi Golkar, Abdul Razaq Muslim, Fraksi Demokrat, Sri Budiharjdo Hermawan, Fraksi Gerindra, Daddy Rohanadi dan Fraksi Perindo, Khusin.
