INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ratusan warga Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengeluhkan beberapa persoalan pertanian yang selama ini menjadi kendala para petani di wilayah Kecamatan Kandanghaur.
Diantara beberapa keluhan tersebut terkait persoalan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani, sulitnya pasokan pengairan, mengatasi stabilitas harga gabah, asuransi petani serta keinginan masyarakat yang ingin membuat kios pupuk bersubsidi.
Hal itu disampaikan saat kegiatan Reses III Masa Persidangan 2022 – 2023 Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri, di Kecamatan Kandanghaur, Senin 8 Agustus 2023.
“Reses di Kandanghaur ini, beberapa masyarakat mengeluhkan berbagai hal terkait pertanian, dari urusan pupuk, pengairan akibat proyek BBWS, asuransi pertanian, cara membuat kios pupuk dan pasca panen menyangkut harga gabah,” tutur Anggota Komisi 2 DPRD Propinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri disela – sela Reses.
Terkait distribusi pupuk bersubsidi, pihaknya mendesak Pemkab Indramayu agar menyiapkan anggaran untuk para PPL dan kelompok tani guna melakukan upgrading data RDKK petani penggarap dan pemilik lahan, mengingat data tersebut masih banyak ditemukan tidak sesuai fakta lapangan, sehingga berdampak pada kuota pupuk di Kabupaten Indramayu yang sebenarnya.
“Lahan pertaniannya sekarang sudah menjadi perumahan, pabrik dan lainnya misalnya, tapi masih masuk data RDKK, ini kan tidak benar, maka Dinas Pertanian harus memverifikasi ke lapangan luasan lahan pertanian yang sebenarnya,” tuturnya.
Urusan pengairan, kata Syamsul, seharusnya terdapat satu kesepakatan antara pihak Pemkab Indramayu dengan pelaksana proyek dalam hal ini BBWS yang tidak mengganggu distribusi air bagi lahan pertanian terutama wilayah Indramayu Barat. Sehingga disaat pembangunan modernisasi itu berjalan, diimbangi dengan saluran sodetan temporer yang sama sama jalan tidak menutup akses air untuk petani.
“Masalahnya kan ada proyek modernisasi, harusnya tidak sulit memecah masalah ini, buat sodetan air pasti bisa berjalan bareng dan tidak menjadi petani resah,” terang Politisi PDI Perjuangan ini.
Pada Reses itu juga, Syamsul Bachri dikeluhkan pada masalah asuransi pertani yang sampai saat ini pembayaran premi dilakukan oleh petani tetapi saat klaim asuransi diberikan kepada kelompok tani. Hal ini yang masih perlu kajian secara matang agar program asuransi petani ini dapat berjalan sesuai harapan.
Syamsul juga menjamin keinginan masyarakat yang ingin membuka kios pupuk bersubsidi agar dapat berkordinasi dengan PPL setempat menyangkut kuota dan sebaran lahan pertanian yang dapat dipersiapkan untuk pemenuhan RDKK.
“Jika menurut PPL diwilayah Desa tersebut berpeluang bisa dikumpulkan dan keberadaan kios pupuk ditambah, maka sangat bisa,” tutur Bacaleg DPR RI PDI Perjuangan Dapil Jabar 8 ini.(Ihsan/FP).
