INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Fraksi PDI Perjuangan, Roni Januri menggelar reses dan kunjungan kerja masa persidangan ke-3 tahun 2019. Reses yang berlangsung di tempat tinggalnya Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu ini, dihadiri oleh anggota PAC PDI Perjuangan Daerah Pemilihan ( Dapil) II, simpatisan dan masyarakat. Kegiatan ini juga sekaligus agenda konsolidasi anggota PAC PDI Perjuangan di Dapil II.
Dalam paparanya, Roni Januri mengatakan, kunjungan kerja kali ini, bukan membahas tentang program pemerintah daerah yang sedang menggenjot infrastruktur, melainkan membahas tentang radikalisme yang terjadi di Indonesia.
Roni selaku anggota DPRD Indramayu fraksi PDI Perjuangan, mendapatkan intruksi dari DPC untuk tetap turun kebawah guna konsolidasi minimal menemui ketua ranting. Karena setelah Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo- KH. Ma’ruf Amin dilantik kemarin, agenda politik PDI Perjuangan sudah jelas. Bahwa PDI Perjuangan menyatakan persatuan dan kesatuan NKRI menangkal radikalisme.
“Maka kader PDI Perjuangan harus memantapkan satu langkah ideologi PDI Perjuangan yaitu NKRI harga mati Pancasila tidak bisa diganti,” tegasnya.
Roni mengajak kepada seluruh kader PDI Perjuangan, untuk tidak menangani langsung setiap kejadian yang terjadi di Indonesia khususnya kader di Dapil II Indramayu, berkaitan dengan terorisme atau radikalisme.
“Kader PDI Perjuangan khususnya di Dapil II, jangan mengatasi radikalisme sendiri. Berkoordinasilah dengan aparat keamanan yang memiliki kewenangan. Dengan berkoordinasi tersebut, setidaknya PDI Perjuangan sudah berbuat yang terbaik buat menjaga keamanan dan kondusifitas wilayahnya masing-masing”, ajaknya
Roni juga mengajak seluruh kadernya untuk terus mengawal program pemerintah pusat yang di pimpin Presiden Joko widodo selama 5 tahun kedepan. Ajakan ini merupakan pesan langsung dari ketua umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarno putri.
“Saya selaku anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan ditugaskan oleh DPC untuk menyampaikan pesan dari ketua umum PDI Perjuangan untuk mengawal program Presiden RI”, katanya.
Sementara itu, Kuwu Kedokan Agung, Budi mengatakan, Dana Desa dari pusat sudah turun. Sehingga ia berharap, kader mestinya kooperatif untuk mengontrol desa terkait dengan program pusat yakni Dana Desa.
“Desa juga perlu di kontrol”, katanya.
Budi juga berharap kepada kader yang kadang berlawanan dengan kuwu, untuk bisa menilai dan membedakan mana berita asli dan berita HOAX.
“Seperti Bupati Indramayu, 33 kuwu terperiksa, Inikan HOAX. Jadi seakan akan menakut nakuti para kuwu. Yang penting kerja sesuai hati nurani kita. Adapun para kader ingin mengontrol di desanya masing masing, bagus,” ucapnya.
