INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Suasana kegiatan kunjungan kerja dan reses Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, berbeda dari kegiatan sebelumnya melibatkan konstituen akar rumput. Pelaksanaan kali ini justru ia melibatkan para tokoh pemuda dan pegiat masyarakat di delapan titik kegiatan.
Giat perdana Reses dan Kunjungan Kerja Anggota DPRD Indramayu di Desa Bunder, Kecamatan Widasari, Sabtu(10/10/2020) ini, menghadirkan KSB Pengurus Karang Taruna Dapil Indramayu, 3 dan 4 hingga suasana lebih mencair saat sesi tanya jawab guna menampung aspirasi masyarakat.
Peserta Reses, Ismail, menyoroti nasib dan status honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, yang banyak menuai masalah dan menjadi sesuatu hal serius untuk disikapi oleh wakil rakyat. Ribuan honorer Indramayu saat ini, menunggu status kapan iya menyandang honorer yang layak seiring dengan Pemberlakuan UU Cipta Kerja saat ini.
Kendala kedua, kata Ismail, adanya keberatan dari honorer dan menjadi beban berat jika setiap bulan BPJS harus dibayar, padahal dalam ketentuan Dana BOS sudah jelas, ada keharusan pihak sekolah maupun yayasan untuk membayar pertanggungan BPJS bagi honorer, tetapi faktanya setiap bulan honorer harus bayar. Maka melalui reses ini, pihaknya meminta agar APBD juga dapat mengalokasikan anggaran untuk BPJS tersebut.
“Beban BPJS minimal 200 sampai 300 ribu setiap bulan, sementara kita tahu, gaji honorer guru berapa setiap bulan, tapi kami dituntut untuk sabar dan siap menghadapi hidup ini,” kata Ismail saat mengutarakan keluhan masyarakat.
Ia meminta kepada wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi tersebut agar pihak penyelenggara pendidikan lebih memiliki kepedulian terhadap kondisi honorer ditengah situasi ekonomi honorer yang sangat pas pasan ini.
Senada, Peserta Reses, Imam, mengutarakan hal yang sama terkait honorer di salah satu sekolah negeri yang selama 12 tahun mengabdi sebagai pejuang pendidikan, namun tuhan berkehendak lain, ia harus mendahului meninggal dunia. Tetapi perjuangan selama puluhan tahun mencerdaskan anak bangsa itu, saat kondisi sakit, tanpa perhatian dari pihak sekolah.
Pengalaman pahit pahlawan honorer ini, jangan sampai menimpa kepada rekan honorer lainnya di Indramayu, yang selalu diperas keringatnya tanpa memperhatikan kondisi sosial yang terjadi dan dialami guru dari anak anak di sekolah.
“Apapun status honorer, mereka adalah guru yang sudah turut serta mencerdaskan anak bangsa, kenapa tidak diperhatikan, ini mohon pak Ketua Dewan, perhatikan honorer,” tuturnya.
Menanggapi aspirasi yang terkuak seputar Honorer Indramayu, Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, turut prihatin dengan kondisi honorer Indramayu yang saat ini sangat memprihatinkan dan belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah daerah secara utuh. Namun perlu diketahui, bahwa ia sebagai Betua Banggar DPRD Indramayu, sudah berusaha untuk memperhatikan nasib honorer melalui kebijakan budgeting yang sudah ditetapkan yakni kenaikan anggaran tunjangan honorer sebesar Rp300 ribu perbulan untuk 5.147 honorer.
“Perda APBD Perubahan kemarin, kami bersama teman Banggar dan langsung disetujui Ketua TAPD sudah clear, naikkan tunjangan honorer,” kata Kang Udin dihadapan peserta Reses.
Ia berjanji, terkait kondisi honorer yang menjadi keluhan masyarakat, pihaknya akan menyampaikan dalam pandangan umum fraksi kudian ditindaklanjuti melalui kordinasi dengan dinas dan institusi terkait baik Dinas Pendidikan, Tenaga Kerja, BPJS maupun liting sektor lainnya sebagai bahan tindak lanjut.
Persoalan Indramayu ini banyak, tapi harus ada peningkatan, seperti persoalan pendidikan melibatkan nasib dan status honorer, belum lagi biacara usia produktif harus dipikirkan, akan dikemanakan mereka adalah tugas kita bersama,” terang politisi Partai Golkar ini.
