CIREBON,(Fokuspantura.com),- Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mempunyai program Jabar Bangkit 2024 dan sepakat dengan para kepala desa (kuwu red) untuk mengalokasikan bantuan keuangan dari APBD Propinsi kepada desa di seluruh Jawa Barat sebesar Rp 500 juta tiap tahun.

Penegasan itu disampaikan saat diskusi bareng Kepala Desa (Kuwu red) se Kabupaten Cirebon yang digagas oleh Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) di RM Alamanis, belum lama ini.

“Sangatlah tepat bila bantuan keuangan desa ditambah menjadi 500 juta, supaya desa bisa membangun lebih banyak lagi dan dapat menyelesaikan masalah rakyat. Saya masukkan program 500 Juta dalam Jabar Bangkit 2024 sebagai program PDI Perjuangan dan Calon Gubernur Jawa Barat 2024,” tuturnya.

Ono mengatakan, saat ini jumlah desa di Jawa Barat sebanyak 5.957 desa, maka hanya perlu disiapkan anggaran kira-kira sebesar 3 Triliun, bahkan angka tersebut masih kurang dari 10 persen dari akumulasi APBD Jawa Barat.

Menurutnya, membangun Indonesia dari Desa adalah konsep yang realistis, karena jika desa kuat, maka Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri, itulah Indonesia maju yang berdaulat dan Indonesia yang berakar dan bertumpu pada Desa yang Kuat.

Ono Surono menyampaikan Komitmen Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat Pidato HUT ke 48 PDI Perjuangan, bahwa Desa adalah ujung tombak pemerintahan, yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat.

Oleh karenanya, Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa. Maka PDI Perjuangan telah menjadikan “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat dan Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara” sebagai tema dalam Rakernas 2021 lalu dengan rekomendasi mendorong kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif dan eksekutif untuk fokus membantu dan membangun desa.

Sementara itu, Ketua FKKC, Muali menyampaikan, bahwa selama ini Kuwu menjadi sasaran utama rakyat saat ada masalah. Termasuk Kuwu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah rakyat dari mulai infrastruktur jalan sampai masalah bantuan sosial.

Kondisi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan didorong untuk fokus menyelesaikan masalah terkait dampak Covid-19 bahkan mengorbankan pembangunan infrastruktur.

Senada, Kuwu Aris Tarmidi, menyampaikan bahwa selama ini dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk bantuan keuangan sangat kecil, hanya Rp 130 juta.