INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Anggota DPR RI Komisi V, Daniel Muttaqien Syafiudin (DMS), pastikan realiasi anggaran penanganan banjir rob (air pasang-red) di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bakal digelontorkan hingga tuntas.
Dari sejumlah desa terdampak banjir rob di Kecamatan Kandanghaur, Desa Eretan Kulon dan Eretan Wetan dinilai paling parah, dimana luapaan air pasang menggenangi pemukiman warga, karena itu prioritas awal dengan digelontorkannya anggaran pembangunan tanggul disepanjang pantainEretan Kulon dan Eretan Wetan, termasuk tanggul sungai.
Politisi Partai Golkar yang biasa disapa bang Daniel menegaskan, pihaknya tetap konsisten guna mengupayakan dan mengawal alokasi anggaran penanganan banjir rob, yang untuk sementara dimulai dari pembuatan tanggul penahan gelombang di pantai Eretan Kulon dan kemudian merambah ke Eretan Wetan.
“Yang pasti kita sudah berupaya dan tahun ini meskipun waktunya mepet sudah bisa direalisasikan anggaran pembangunan tanggul pantai dimulai dari Eretan Kulon,” kata Daniel kepada fokuspantura.com, disela kunjungan kerja di Desa Eretan Wetan, Senin, 10 November 2025.
Daniel menjelaskan, untuk Eretan Wetan ada sedikit permasalahan terkait lahan, jadi harus ada sinergitas antara masyarakat, pemerintah Indramayu dan pusat. Menurutnya permasalahan ini apa yang disampaikan bupati maupun Kementerian PUPR yakni permasalahan tanah / lahan yang ditempati warga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.
“Kalau masalah lahan sudah terselesaikan saya sebagai orang Indramayu asli lahir ning kene gede ning kene (lahir disini, besar disini) pasti mengawal anggaran yang sudah disampaikan oleh kementerian, tadi kan sudah bisa dilihat bahwa total anggaran untuk Eretan ini ada sekitar 500 miliar, yang pasti saya kawal terus anggarannya sampai masyarakat Eretan tidak terkena rob lagi,” tegas putra mantan bupati.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan, Pemiab Indramayu sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Komisi V DPR RI, artinya permasalahan banjir rob ditangani secara bersama, kolaborasi pemkab, pemprop dan pemerintah pusat.
“Kita tangani secara kroyokan, pemkab, pemprop dan pemerintah pusat, Pemkab Indramayu memyediakan lahan untuk relokasi, pemprop dan pusat menyediakan anggaran pembangunan,” tandasnya. (Khaer/Red/FP).
