JAKARTA.(Fokuspantura.com),- Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu, Kasan Basari, begitu serius menyampaikan persoalan keluhan dan aspirasi yang diterima dari warga penyangga lahan PG Rajawali II diwilayah Kabupaten Indramayu bagian Dapil Jabar 12. Diantara catatan Anggota Komisi 3 DPRD Propinsi Jawa Barat itu, tersampaikan saat Kunjungan Kerja (Kunker) Pansus 8 DPRD Jawa Barat bersama Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai Holding Company, di Jakarta, Jum’at(19/6/2020) lalu.
Dalam paparan yang disampaikan, Kasan Basari, menyampaikan beberapa catatan penting yang semestinya diketahui oleh Holding Company dari PT Rajawali II, dimana dalam perjalanan selama ini, polemik yang terus belangsung tak kunjung selesai, baik penguasaan lahan, mekanisme progeram kemitraan, kepastian lahan pengganti maupun dugaan adanya oknum yang bermain dilapangan.
“ Saat di RNI, coba kita buka tabir PG rajawali terkait beberapa hal,” kata Kasan kepada Fokuspantura.com, Senin(22/6/2020) kemarin.
Menurutnya, penguasaan lahan hutan bebas yang di kerjasamakan dengan PG Rajawali sesuai komitmen, akan memberi lahan penggati atas kewajiban pemilik HGU, namun hingga saat ini kewajiban tersebut belum ditunaikan, sehingga terus dijadikan alat oleh masyarakat penyangga untuk mempersoalkan keberadaan pemilik HGU.
Bahkan, terkait lahan yang di garap oleh petani, pihaknya banyak menerima pengaduan dan keluhan jika petani dikenakan sewa Rp4juta jika menggarap lahan PG Rajawali, termasuk bagaimana uapay Program Kemitraan yang dibangun selama ini dengan memberikan jaminan kredit dari perbankkan bagi para petani yang mendapatkan kredit, uangnya juga di caplok pihak Rajawali.
“Petani hanya bisa menggunakan dana kredit bersifat nyicil. Ini yg mengakibatkan produksi gula menurun karena rakyat tidak mau di ajak kemitraan akibat hilang kepercayaan terhadap PG Rajawali,” tuturnya.
Ia menyampaikan, jika PG Rajawali diduga sering melakukan pembohongan terhadap masyarakat sehingga konflik dan masalah hingga sekarang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Maka PG Rajawali sebagai anak perusahaan dari PT RNI diharapkan dapat mengetahui kondisi yang terjadi selama ini, atas berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat yang diterima politisi Partai Gerindra Kabupaten Indramayu.
“Harus ada evaluasi menyeluruh, diawali dari komitmen yang sudah disepakati, terkait dengan pengadaan lahan pengganti, kemitraan terkait dengan kredit KUR jangan di sandra, penggunaan lahan punya hak garap RNI klo disewakan ya mahal – mahal, kasihan rakyat disekitar lahan PG Jatitujuh,” pinta Anggota Pansus 8 DPRD Jabar ini.
Terpisah, Sekretaris PT PG Rajawali II, Erwin Yuswanto, menilai justru program kemitraan merupakan solusi dari hasil kesepakatan bersama masyarakat atas persoalan yang tak kunjung selesai.
“Justru Program kemitraan ini yang diharap-harapkan oleh masyarakat. Ini solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa lahan,” kata Erwin.
Terkait permodal kredit KUR untuk petani penggarap lahan kemitraan, pihaknya tak menapik, jika masih ditemukan kendala, mengingat mekanisme pengajuan KUR yang berjenjang serta progresnya masih melambat, sehingga menjadi salah satu kendala program kemitraan.
Atas kondisi tersebut, pihaknya sudah sampaikan kepada wakil rakyat baik dewan Kabupaten, Propinsi, maupun pusat agar mencari solusi atas kendala administrasi KURnya.
“Kondisi yang ada sekarang, PT PG Rajawali II menalangi dulu agar peserta kemitraan bisa garap lahannya,” tandas Erwin.
