INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Pertemuan antara warga penggarap, pemerintah daerah dan Pabrik Gula (PG) Jatitujuh berakhir buntu. Pembahasan dan negosiasi tidak menemukan titik temu karena kedua belah pihak masih tetap bertikai. Kendati begitu, Tim Saber Pungli akan terus mengusut dugaan pungutan liar di kisruh lahan PG Jatitujuh.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bappeda Kabupaten Indramayu, Jumat (23/11/2018), dihadiri oleh Tim Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol. Dr. Drs. Widiyanto P, SH, M.Si, Sekretaris Satgas Saber Pungli Mayjen TNI Rudianto, Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli Kolonel CZI Kun Wardana, Dirut CO RNI Pusat Ahmad Hidayat, Anggota Bid Ops, Sekretariat Satgas Saber Pungli, Kombes Pol Drs. Yulizar Gaffar, Anggota Bid Ops Sekretariat Satgas Saber Pungli, Kolonel Inf. Gathot Tridoyo, Kabid, Doktrin Pertahanan, Kedeputian IV/Hanneg Kolonel Laut Eri TM Nainggolan, Kabid Hukum Laut dan Dirgantara, Kedeputian III/Kumham, AKBP. Eko Sulistyo Basuki, Kanit 2 Resmob Bareskrim Polri, Enim Sugiantoro, Anggota Pokja Penindakan Satgas Saber Pungli, Octavianus Patty, Tenaga Ahli Bidang Pertanahan Wahyu Permana, Tenaga Ahli Bidang Media Sosial Kadek Susila Yasa, Anggota Bid Ops Sekretariat Satgas Saber Pungli Indra Waskito, Anggota Bid Ops Sekretariat Satgas Saber Pungli, Dirut PT. Rajawali II Cirebon Ir. Audry Harris Jolly Lapian, Sekda Kab. Indramayu H. Ahmad Bahtiar, SH, Letkol Kav. Agung Nur Cahyono S.I.P M.Tr (Han), Anjak Polres Indramayu Kompol Gustaf Sipayung, Mayor Inf, Subandi, Asisten II Kab. Indramayu Maman Kostaman, administrasi Perum Kab. Indramayu dan Kab. Majalengka, serta tamu undangan terdiri dari Pemda Indramayu, LSM F- Kamis, LSM Ampera dan PG Rajawali.
Wakil Bupati Indramayu Supendi mengaku, solusi terbaik akan permasalahan tersebut yakni adanya kerja sama.
“Manfaatkanlah masyarakat disekitarnya. Manakala masyarakat sudah menerima fungsi sosial dari keberadaan PG Jatitujuh saya kira mereka akan membantu produksi gula,” tegas Supendi.
Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bachtiar mengaku, pemerintah daerah akan bersikap netral terkait kisruh tersebut.
“Kisruh sudah berlangsung 14 tahun lamanya,” ujar dia.
Dia mengatakan, lahan PG Jatitujuh di Indramayu ada sekitar 6.400 hektare lebih. Besarnya luasan lahan tersebut hendaknya bisa turut mensejahterakan masyarakat Indramayu terutama desa-desa penyangga. Untuk itu, diharapkan pihak berseteru bisa duduk bersama untuk menemukan solusi terbaik akan permasalahan tersebut. Sebab walau bagaimanapun juga kesejahteraan masyarakat merupakan hal paling penting. Jangan sampai kehadiran pabrik tidak berdampak baik pada masyarakat.
“Libatkan masyarakat untuk membangun bersama. Bimbing masyarakat kami. Kalau ini bisa dibuat skema bagus saya yakin akan terselesaikan,” kata dia.
Dia pun meminta, PT RNI segera mengeluarkan skema kerja sama yang akan ditawarkan kepada masyarakat penyangga PG Jatitujuh. Jika sudah rampung, skema tersebut akan segera disosialisasikan lewat kuwu-kuwu desa penyangga.
“Pemerintah tidak bisa memaksa dan hanya bisa netral,” tegas Ahmad.
Direktur Utama PT PG Rajawali II Audry Jolly Lapian mengungkapkan penggantian lahan dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan, bukan oleh PT. Perhutani, ia sudah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mencari lahan pengganti sejak 2010 selama 12 tahun, bahkan pihaknya telah dilakukan MoU lahan pengganti HGU PG Jatitujuh dengan PT. Perkebunan Nusantara VIII dan telah dilakukan survei calon lahan pengganti milik PT. Perkebunan Nusantara VIII seluas 12 Ha.
“Proses penggantian lahan yang ada di Indramayu, apabila tidak dapat, maka prioritas di wilayah Jawa Barat,”tuturnya.
Ia menegaskan, akibat persoalan sengketa lahan yang tak berujung tuntas, telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 2,14 T, dimana lahan seluas 4.200 Ha tidak bisa dikelola, atas dasar tersebut, pihaknya meminta kepada Tim Saber Pungli untuk mengusut penyebab kejadian tersebut.
Menurutnya, solusi yang ditawarkan oleh PT. RNI yaitu melakukan program kemitraan bersama warga masyarakat penyangga dengan teknis hasil tebu dijual ke PG Jatitujuh, 2 Ha per KK dgn sewa 3-4 jt per Ha, dimana panen tebu dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
Sementara itu Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat, Irjen Widiyanto Poesoko mengatakan, dasar tim turun ke Indramayu atas adanya 2 surat yang masuk ke Menkopolhukam, dimana kedua surat dari Masyarakat dan PG Rajawali meminta perlindungan hukum, pasalnya sekitar 10 ribu masyarakat tidak dapat mencari nafkah karena lahan yang ada saat ini sudah dikuasai oleh PG, disamping itu PG menggunakan mesin untuk menggarap, tidak menggunakan tenaga warga.
“Isi surat itu salah satunya bahwa adanya warga diluar Indramayu yang masuk untuk menguasai lahan.” Tuturnya.
Satgas Saber Pungli menduga adanya tindakan pungutan liar (pungli) di kisruh lahan Pabrik Gula (PG) Jatitujuh. Satgas saat ini tengah mendalami kasus tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Akibat kisruh, PG Jatitujuh mengalami kerugian ratusan miliar.
