INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait peralihan kewenangan sejumlah jalan nasional ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai gagasan tersebut berisiko menambah beban keuangan daerah, terutama dalam aspek pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan.
Anggota DPRD Jawa Barat, Sri Wahyuni Utami, menyebut wacana itu memang berangkat dari niat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan strategis semacam ini tidak cukup hanya dilandasi semangat percepatan layanan.
“Tujuannya sangat baik, saya mengapresiasi. Tapi harus realistis melihat kemampuan fiskal daerah,” ujar Sri saat dikonfirmasi, Minggu (8/2).
Menurutnya, peralihan kewenangan jalan nasional bukan sekadar perubahan administratif, melainkan menyangkut konsekuensi anggaran jangka panjang. Beban pemeliharaan jalan, kata dia, membutuhkan dana besar dan konsisten, sementara banyak daerah masih bergulat dengan keterbatasan APBD.
“Jika kewenangan dialihkan tanpa skema pendanaan yang jelas, ini bisa menjadi masalah baru. Daerah bisa terjebak pada kewajiban yang tidak sebanding dengan kapasitas anggarannya,” tegasnya.
Sri juga menyoroti potensi ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan kemampuan fiskal kuat mungkin mampu menanggung beban tambahan, namun daerah dengan PAD rendah berpotensi kesulitan menjaga kualitas infrastruktur.
“Jangan sampai kebijakan ini memperlebar disparitas. Jalan nasional adalah urat nadi ekonomi, bukan hanya tanggung jawab teknis semata,” katanya.
Ia menilai, sebelum wacana tersebut dilanjutkan, diperlukan kajian mendalam mencakup aspek hukum, teknis, serta jaminan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Tanpa itu, peralihan kewenangan dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru di tingkat daerah.(Red/Adv/FP)
