INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuni Utami Herman, menyoroti maraknya kenakalan remaja di lingkungan sekolah saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Sri Wahyuni Utami Herman (SWH) menegaskan bahwa kenakalan remaja merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara kolaboratif oleh pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.
“Kenakalan remaja di sekolah bukan hanya persoalan disiplin, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda Jawa Barat. Karena itu perlu pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan,” ujar SWH.
Ia memaparkan berbagai bentuk kenakalan remaja yang kerap terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari pelanggaran tata tertib, seperti bolos dan tidak mengenakan seragam, hingga perundungan (bullying) baik secara verbal, fisik, maupun melalui media daring. Selain itu, penggunaan zat terlarang, tawuran antarpelajar, pencurian, perusakan fasilitas sekolah, hingga perilaku asusila juga menjadi perhatian serius.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tindakan kriminal yang sering melibatkan kelompok remaja antara lain pencurian, tawuran atau perkelahian, pembegalan, pembacokan, serta perusakan fasilitas umum. Data menunjukkan bahwa kasus kenakalan dan kriminalitas remaja lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan.
SWH menjelaskan bahwa kenakalan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri remaja maupun lingkungan keluarga. Perubahan emosional, pencarian jati diri, serta lemahnya pengendalian diri menjadi faktor internal yang kerap memicu perilaku menyimpang. Sementara itu, kurangnya pengawasan, komunikasi, dan keharmonisan dalam keluarga turut memperbesar risiko kenakalan remaja.
“Penguatan pendidikan karakter, pembinaan moral dan spiritual, serta keterlibatan aktif orang tua sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja sejak dini,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat ini.
Melalui kegiatan pengawasan ini, SWH berharap pemerintah daerah dapat terus memperkuat kebijakan perlindungan anak dan remaja, sekaligus meningkatkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat demi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif di Jawa Barat.(Red/Adv/FP).
