INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri, mengatakan, aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jawa Barat, harus bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi 2 DPRD Propinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan saat menggelar Reses III Persidangan 2022-2023 di beberapa lokasi Reses di Kabupaten Indramayu dan Cirebon.
Seperti diketahui, pelaksanaan Reses Syamsul Bachri hampir di setiap titik kegiatan, banyak mengemuka usulan adanya beberapa kegiatan infrastruktur maupun pengadaan yang harus mendapat dukungan dari APBD Propinsi Jawa Barat.
Namun semua usulan tersebut tidak dapat ia kawal dan masuk dalam prioritas pembangunan Jawa Barat pada anggaran berjalan, mana kala tidak masuk dalam sistem SIPD Pemprov Jabar yang diusulakan melalui SIPD Desa, Kecamatan dan Kabupaten khususnya di wilayah Dapil Jabar 12.
“Saya mengingatkan kepada para Kepala Desa, agar dapat hadir pada setiap kegiatan reses DPRD, sehingga usulan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut dapat termuat dalam SIPD Desa,” tuturnya disela sela acara Reses.
Syamsul menegaskan, usulan yang sudah masuk dalam SIPD Desa nanti, akan diputuskan oleh SIPD Pemkab atau Pemkot untuk diusulkan menjadi program prioritas daerah. Maka rekomendasi Bappeda itulah yang akan ia perjuangkan untuk dapat direalisasikan, baik pembangunan infrastruktur maupun belanja barang yang diinginkan oleh masyarakat.
“Kalau sudah menjadi usulan prioritas daerah dan dikirim ke Pemprov Jabar menjadi kewenangan saya untuk mengawal aspirasi tersebut harus bisa terealisasi,” terang Bacaleg DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jabar 8 ini.
Ia berharap, fasilitas aplikasi SIPD Desa dapat segera disesuaikan oleh seluruh desa – desa di wilayah Pantura terutama Dapil Jabar 12 yang selama ini ia temukan belum efektif dipergunakan oleh para kepala desa dan lurah dalam mengusulkan program prioritas yang terbentur anggaran dengan berkordinasi bersama Bappeda atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Kabupaten/Kota.
“Kalau Kepala Desa di wilayah Priangan sudah memanfaatkan aplikasi ini untuk mengusung anggaran Pemprov, maka sekarang sudah saatnya wilayah Pantura ini para Kepala Desa segera memanfaatkan aplikasi tersebut,” pungkasnya.(Ihsan/FP).
