KARANGAMPEL,(Fokuspantura.com),- Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Provinsi Jawa Barat, Tobroni menilai pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berlaku diskriminatif terhadap SMA/SMK sederajat swasta di Jawa Barat. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran senilai Rp. 1,4 triliun untuk IBPD atau SPP untuk sekolah setingkat SMA Negeri sederajat akan digratiskan mulai tahun ajaran 2020-2021.
“Ini sangat-sangat kental sekali diskriminatifnya. Kami proteslah, guru honorer sudah tidak di gaji, swasta dapat apa?,” Seloroh Tabroni kepada Fokuspantura.com, kemarin.
Pemerintah, seharusnya memberikan perlakuan yang sama dalam membiayai pelaksanaan pendidikan di SMA/SMK negeri dan swasta.
“Kami cuma minta, sekolah swasta diperlakukan sama dengan sekolah negeri,” tegasnya.
Ia meminta, pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membagi rata anggaran SPP gratis tersebut antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.
“Kalau digratiskan semua mungkin anggarannya tidak cukup. Tapi yang ada dulu untuk disama ratakan, yang penting perlakuan juga sama,” ucapnya.
Jika SPP gratis, ini tidak juga diberlakukan bagi sekolah SMA/SMK swasta, pihaknya akan mengerahkan rekan-rekan sekolah swasta se-Jawa Barat untuk bergerak ke gedung sate.
“Makanya kalau tidak direalisasi, kita akan demo besar-besaran di Gedung Sate sampai tuntutan kita direalisasi,” tuturnya.
Rencana demo tersebut dilakukan, lantaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak berlaku adil terhadap sekolah swasta di Jawa Barat. Terutama alokasi anggaran SPP gratis bagi sekolah SMA/SMK Negeri.
“Sekolah swasta tidak (SPP gratis), apa pertimbangannya? Kita sama-sama warga Jawa Barat, perlakukan sama dong. Tidak boleh diskriminasi seperti ini. Kalau BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) dicabut lagi, tidak masalah. Yang penting guru di swasta dapat tunjangan yang sama seperti guru honorer di sekolah negeri yang honornya dari Pemprov Jabar,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,4 triliun untuk Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) atau SPP untuk sekolah setingkat SMA di Jabar akan dibebaskan atau digratiskan mulai tahun ajaran 2020-2021.
Anggaran tersebut sudah disiapkan dalam APBD 2020 dan sudah diketok palu alias disahkan DPRD Jabar dalam Rapat Badan Anggaran yang rencananya, iuran gratis tersebut akan direalisasikan pada tahun ajaran baru pada Juli 2020.
