SEJAK dunia dilanda pandemi global Covid-19 dan Indonesia menetapkan status PSBB dibeberapa daerah, praktis isu politik nasional maupun lokal tertutup oleh isu penanganan Covid-19. Demikian pula Pilkada serentak yang tadinya akan berlangsung pada bulan September 2020 dimundurkan menjadi bulan Desember 2020.
Demikian pula Pilkada Indramayu 2020 terkena dampak Pandemi Global Covid-19. Selama hampir 4 bulan ditetapkan sebagai wilayah dalam status PSBB, dinamika dan isu politik Pilkada Indramayu 2020 praktis terhenti.
Menarik untuk dicermati dinamika dan isu politik Pilkada Indramayu kembali menggeliat di tengah pandemi covid-19 ketika Golkar memastikan akan mencalonkan Daniel Muttaqin Syafiudin (DMS) sebagai kandidat pada Pilkada Indramayu 2020. Ini sontak membangunkan partai-partai politik lain untuk segera mengusung calon kandidat untuk tampil pada Pilkada Indramayu 2020, yang dari segi waktu semakin dekat pada tanggal 9 Desember 2020, yang ditetapkan sebagai hari dan tanggal pemungutan suara.
Lalu bagaimana koalisi partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan merespon dinamika politik yang terjadi ? Sejak di deklarasikan pada bulan Desember 2019, gabungan tujuh partai yang terdiri dari, PKB, PDIP, Demokrat, PKS, Nasdem, Hanura, dan Perindo, masih belum menunjukkan soliditasnya, terkait pengajuan kandidat yang akan diusung. Partai koalisi masih berkutat pada komunikasi politik internal partai dan komunikasi politik antar partai.
Wakil Dekan FISIP Unwir Indramayu, Iman Soleh, menilai, peta politik koalisi akan semakin dinamis ketika beberapa partai anggota koalisi mencoba bermanuver dengan memunculkan nama-nama kandidat untuk diusung tanpa kesepakatan partai koalisi secara utuh. Tampaknya beberapa partai melakukan manuver ‘Test The Water’, agar mendapat respon baik dari anggota koalisi atau bahkan berharap respon dari publik.
Menurutnya, dinamika politik koalisi semakin menggeliat saat memunculkan dua kubu yang sama-sama mengusung isu perubahan, dan memunculkan dua pasangan kandidat untuk berkontestasi pada Pilkada Indramayu 2020. PDIP mencoba memunculkan nama Dedi Wahidi yang akan dipasangkan dengan Nina Agustina Da’i Bachtiar, dengan slogan WANI (Wahidi – Nina), Partai PKB, Demokrat, PKS, Nasdem, Perindo sepakat mengusung Dedi Wahidi – Ratna dengan slogan WARNA.
Dinamika politik ini, kata Iman, semakin menarik ketika dua kubu dalam partai koalisi mencoba menarik-narik NU ke dalam pusaran politik Pilkada Indramayu 2020. Seperti diketahui Dedi Wahidi adalah anggota DPR RI yang mewakili PKB sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU). NU tampaknya masih menjadi daya tarik bagi parpol untuk dijadikan kendaraan politik dalam meraih suara pemilih pada Pilkada Indramayu 2020.
Namun, polarisasi politik partai koalisi tampaknya harus segera disudahi dengan membangun komunikasi politik yang berujung pada kesepakatan partai koalisi dalam mengusung kandidat, dalam hal ini mereka harus segera memutuskan apakah akan mengusung WANI atau WARNA dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2020.
“Jika hal ini tidak segera dilakukan maka partai koalisi akan kehilangan momentum ketika isu-isu politik selama ini tertutup oleh isu penanganan pandemi Covid-19,” katanya kepada Fokuspantura.com, Selasa(23/6/2020).
Ia menjelaskan, disamping waktu semakin mendekati injury time menjelang Desember 2020. Walaupun peta politik koalisi masih dinamis dengan melakukan konsolidasi internal partai dan komunikasi politik antar partai, soliditas partai koalisi harus tetap terbangun, karena jika tidak, partai koalisi yang mengusung isu strategis tentang perubahan, mereka akan berhadapan dengan soliditas partai Golkar yang sudah sepakat mengusung Daniel Muttaqin Syafiudin (DMS) sebagai kandidat dalam Pilkada Indramayu 2020.
Menurutnya, dalam sejarah percaturan politik Indramayu, Golkar memiliki massa pemilih tradisional dan menunjukkan angka yang signifikan dalam setiap kontestasi pemilu baik lokal maupun nasional. Apakah soliditas Golkar ini akan tergerus oleh kekuatan partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Perubahan ? Hal ini akan sulit terjadi jika soliditas belum terbangun secara optimal diantara partai koalisi. Ruang gerak koalisi akan semakin sempit ketika isu2 politik Pilkada justru tertutup oleh isu penanganan pandemi global Covid-19 yang ini akan berdampak pada antusiasme masyarakat dan perubahan perilaku pemilih pada Pilkada Indramayu 2020, serta semakin dekatnya waktu pemilihan pada Desember 2020.
“Partai-partai hanya memiliki waktu 6 bulan untuk menyelesaikan administrasi Pilkada, konsolidasi politik, hingga kampanye Pilkada Indramayu 2020. Tampaknya partai koalisi harus cermat dan taktis dalam melakukan manuver politik di tengah isu pandemi Covid-19 yang sedang melanda,” terangnya.
