INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu, Edi Fauzi, meminta kepada Bupati Indramayu lebih waspada dalam merekrut para pejabat yang bakal mengisi posisi strategis di pemerintahan Indramayu Bermartabat nanti. Pasalnya banyak pihak meyakini bahwa masih ada gurita korupsi di Indramayu yang tersisa.
Menurutnya, selain membawa beban masa lalu, hal ini juga bakal menyulitkan pemimpin Indramayu baru dibawah Nina Agustina dan Lucky Hakim untuk membangun Indramayu Bermartabat.
Untuk menyikapi hal tersebut, GP Ansor Indramayu meminta agar KPK bisa bergerak lebih cepat guna menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Indramayu.
“Kasus-kasus yang pernah menyeret nama-nama pembesar di Indramayu kini sedang dikembangkan lagi oleh KPK. Kami mendorong KPK agar bisa menuntaskannya dengan segera dan tanpa pandang bulu,” tegas Edi, di Gedung Ansor Indramayu pada Kamis (25/03/2021) sore.
Menurutnya, ada beberapa nama yang sempat disebut-sebut dalam berbagai pembacaan kesaksian di sidang kasus-kasus korupsi di Indramayu. Nama-nama itu kini sedang dalam pengembangan penyidikan oleh KPK.
“Kami mendorong agar lembaga anti rasuah ini bisa segera memberikan angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indramayu,” tuturnya.
Edi menegaskan, langkah Bupati Indramayu, Nina Agustina, sudah tepat dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/231-BKPSDM/2021 tentang Larangan Jual Beli Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Langkah ini dinilainya tepat guna mengantisipasi perilaku koruptif dari beban masa lalu.
“Bupati juga perlu mewaspadai dan memberi perhatian khusus pada nama-nama yang pernah disebut di dalam persidangan kasus-kasus korupsi itu. Sebab beban masa lalu yang mereka miliki akan menyulitkan jalannya roda pemerintahan kedepan,” pungkasnya.
Menurut Edi, saat ini mereka masih memegang jabatan yang cukup strategis. Sehingga bisa berpotensi menghambat bahkan membuat kesulitan bagi duet Nina-Lucky dalam membangun dan menyejahterakan rakyat Indramayu.
