INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),– Ketua Yayasan Darul Ma’arif Kaplongan Kabupaten Indramayu, yang juga anggota Komisi X DPR RI, Dedi Wahidi yang dikenal dengan sebutan Dewa, meminta agar Presiden Jokowi segera mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Full Day School (FDS), sebelum menjadi masalah besar dan serius.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu mangatur hari dan waktu belajar anak dengan Peraturan Menteri (Permen), apalagi mau ditingkatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres).
“Mengenai hari dan waktu belajar anak, lebih baik serahkan saja kepada rakyat melalui MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Pemerintah cukup mengatur kurikulumnya saja,” tegas Dewa, Minggu (13/8).
Permintaan ini menurut Dewa merupakan bentuk rasa cinta dirinya kepada Jokowi sebagai Presiden.
“Beliau pernah datang ke rumah saya di Indramayu sebelum beliau menjadi Presiden untuk meminta masukan. Saat itu saya dan para kyai di Indramayu mendoakan untuk terpilih menjadi Presiden. Kali ini saya atas nama para Kyai di Indramayu dan umumnya para Kyai di seluruh Indonesia, meminta agar Bapak Presiden mendengar suara kami,” tegas Dewa.
Wahidi mengungkapkan, Full Day school atau Five Day School (FDS) hanyalah akal-akalan untuk menanggulangi terpenuhinya 24 jam mengajar bagi guru yang memperoleh sertifikasi. Ini artinya pemerintah telah berbuat kejam kepada rakyatnya, karena mendahulukan untuk menyelamatkan sejumlah kecil guru yang memperoleh sertifikasi, dengan menyesatkan rakyatnya buta agama dan tidak berahlak karena waktu kecil tidak masuk madrasah.
“Bukankah Nabi Muhammad SAW diutus Allah utk menyempurnakan ahlak. Padahal untuk menyelamatkan sejumlah kecil guru sertifikasi supaya bisa mengajar minimal 24 jam, sungguh merupakan hal yg mudah. Tinggal wajib mengajarnya saja dikurangi, apakah menjadi 18 jam atau 20 jam, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah mau diwajibkan mengajar berapa jam,” tuturnya.
Terkait alasan FDS supaya pada hari Sabtu, anak-anak bisa bertemu dan berkumpul dg orang tua karena sama-sama libur, dan bisa bersama-sama pergi ke tempat wisata. Wahidi menilai kalau hal tersebut kurang tepat. Menurutnya, pergi ke tempat wisata tiap hari Minggu saja kurang biaya, bahkan 1 bulan sekali anak-anak dan orang tua pergi ke tempat wisata juga belum tentu bisa, karena uangnya tdk cukup.
“Bukankah gaji PNS dan pekerja kita masih sangat kecil, baru cukup untuk hidup sederhana. Maka pada hari libur, kebanyakan orang tua lebih suka di rumah saja atau mengajak anaknya pergi ke sawah, ke kebun, ke tempat peternakan atau tempat usaha lainnya yg banyak digeluti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Saya kira ini juga merupakan pendidikan karakter terhadap anak-anak,” ujarnya.
Disamping itu, tambahnya, umumnya tempat wisata kita masih perlu pembenahan dan perbaikan infrastruktur, keindahan, kerindangan, kebersihan dan keamanan. Saya kira pemerintah tidak boleh berbuat dzolim kepada rakyatnya, mengatasi masalah kecil, dengan mengorbankan masalah besar. (Siswo Prayitno)
