INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Rencana usulan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanggulangan jalan rusak sebesar Rp50 miliar yang tidak tercover oleh perencanaan APBD 2023 menuai reaksi wakil rakyat.
Anggota Banggar DPRD Indramayu, Anggi Noviah, menyayangkan statemen Kepala Dinas PUPR Indramayu, Asep Abdul Mukti dalam paparan di Kanal YouTube saat menjadi Nara sumber Ngobrol Bareng (Ngobras) pada episode Polemik Jalan dan Action Plan Pemkab Indramayu yang digelar Graha Land Group, Desa Tambak, Indramayu, kemarin.
Menurutnya, pejabat sekelas Kepala Dinas, hendaknya memperhatikan perangkaan BTT yang tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2023 tentang APBD. Pasalnya dalam perangkaan APBD tersebut anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) hanya dialokasikan sebesar Rp 41,6 miliar.
“Jadi tidak asal nyeplos, masa BTT sebesar Rp41,6 miliar mau dihabiskan semua untuk penanganan kurangan jalan sebesar Rp50 miliar sisanya dari mana?,” sergah Politisi PDI Perjuangan Indramayu ini.
FOKUS BACA INI JUGA : PUPR Indramayu Klaim Panjang Kerusakan Jalan Kabupaten Sekitar 300 Km
Ia menegaskan, penggunaan anggaran BTT setiap tahun dipasang, peruntukannya adalah guna menanggulangi kebencanaan. Sebagai Anggota Banggar yang faham pembahasan APBD, pihaknya tidak menghendaki anggaran BTT tersebut ludes untuk penanganan kerusakan jalan yang saat ini baru dianggarkan oleh PUPR sebesar Rp163 miliar.
FOKUS BACA INI JUGA : PUPR Indramayu Anggarkan Rp163 Miliar Perbaiki Jalan Rusak
“Atau kalau dalam pernyataan Kadis PUPR di Obras itu baru sekitar 40 kilo meter, anggaran yang disiapkan, sementara kerusakan jalan lebih dari 300 kilo meter,” tuturnya.
FOKUS BACA INI JUGA : Pemkab Indramayu Berencana Alihkan Dana BTT Atasi Jalan Rusak Sebesar Rp50 Miliar
Ia mengkritik Kadis PUPR dan Pemkab Indramayu, agar dapat membuat perencanaan yang lebih matang lagi termasuk rencana pengalihan usulan BTT untuk penanggulangan jalan rusak yang memang sangat mendesak. Justru ia lebih menyarankan agar inovasi yang dilakukan adalah dengan loby loby anggaran dari pusat dan propinsi agar lebih ditingkatkan lagi.
“Jangan mengandalkan dana BTT yang sebagian agan diprioritaskan untuk kebencanaan, amit amit kalau daerah ada musibah dari mana nanti bekup anggaranya, mohon ini agar ditinjau ulang,” terangnya.
Kepala BKD Indramayu, Woni Dwinanto, menambahkan, dana BTT yang diusulkan oleh Kadis PUPR kemarin, tidak serta merta pihaknya menyetujui seluruhnya. Namun menyesuaikan dengan kondisi anggaran.
“Kemungkinan untuk BTT tidak semua untuk jalan Pak, ada beberapa alokasi lain,” tuturnya saat dikonfirmasi.
