KUNINGAN,(Fokuspantura.com),- Dokumen sajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuningan tahun anggaran 2017 diduga terdapat anggaran ‘siluman’ dari program atau kegiatan yang dilaksanakan, karena diduga tidak sesuai dengan APBD-P TA 2017.
Hal itu terungkap, saat digelarnya rapat paripurna DPRD Kuningan terkait pengambilan keputusan terhadap rancangan Keputusan DPRD mengenai LKPJ Bupati Kuningan TA 2017 di gedung DPRD setempat, Selasa (24/4/2018).
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman, dihadiri langsung Plt Bupati Kuningan Dede Sembada, Kapolres Kuningan AKBP Iman Setiawan, Dandim 0615 Kuningan Letkol Inf Daru Cahyadi Soeprapto, Ketua PN Kuningan, puluhan anggota dewan, pimpinan SKPD, serta tamu undangan lainnya suasananya berbeda.
“Masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian pagu anggaran antara yang disepakati dalam PPAS-P, APBD-P dengan LKPJ, serta ditemukannya ketidaksesuaian jumlah dan nomenklatur program/kegiatan, antara yang disepakati dalam PPAS-P, APBD-P yang ditetapkan dengan LKPJ yang disampaikan. Seharusnya jumlah dan nomenklatur program/kegiatan yang dilaporkan dalam LKPj 2017 juga mengacu pada APBD-P 2017,” ucap Ketua Fraksi PKB H Ujang Kosasih MSi saat membacakan Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang LKPj Bupati TA 2017.
Pihaknya menduga, ada unsur kesengajaan dalam pelaksanaan kegiatan/program yang dilakukan pemerintah daerah namun tidak masuk pada PPAS maupun APBD-P 2017.
“Kami mengkhawatirkan adanya indikasi faktor kesengajaan dalam hal ini, sehingga pemerintah daerah bisa menyisipkan kegiatan tambahan diluar apa yang telah disepakati dalam PPAS dan ditetapkan melalui APBD. Dari kasus ini, kami menilai tidak profesionalnya antara perencanaan dengan pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Dikatakannya, dalam setiap dokumen anggaran, selama ini pemerintah daerah cenderung lebih banyak memaparkan rencana maupun realisasi penggunaan anggaran, tapi kurang disertai dengan output atau hasil dari program/kegiatan itu sendiri, perbandingan atas indikator-indokator/standar-standar yang berlaku, serta sejauh mana pengaruh pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian indikator yang dicanangkan dalam RKPD ataupun RPJMD.
“Demikian pula dengan LKPJ Bupati TA 2017, dokumen kurang disertai dengan data-data perbandingan antara rencana maupun realisasi anggaran tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga hanya merupakan semacam single annual report semata. Akan jauh lebih baik apabila laporan menyertakan data-data tahun sebelumnya, sehingga bisa terlihat pergeseran-pergeseran prioritas anggaran, yang disertai dengan implikasi atau output target yang diharapkan dari kebijakan atas pergeseran yang dilakukan,” katanya.
Sementara Plt Bupati Kuningan Dede Sembada ST menyampaikan, rasa terimakasihnya kepada seluruh anggota dewan yang telah bekerja keras tanpa lelah untuk membahas LKPj Bupati TA 2017 selama kurang lebih 1 bulan, dengan melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Hal itu sebagai upaya untuk memperoleh gambaran nyata hasil pembangunan selama tahun 2017.
