INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Indramayu, Nurhadi mengajak kepada seluruh eleman masyarakat Kabupaten Indramayu untuk berpartisipasi dan proaktif mengawasi proses pemilihan umum (pemilu) di kabupaten Indramayu dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih, adil, jujur, dan martabat serta melawan politik uang dan SARA.
“Pojok penawasan ini, merupakan vasilitas panwaslu kabupaten hingga panwas kecamatan untuk mendekatkan banwaslu dengan rakyat dalam melakukan pengawasan secara bersama,” ujarnya saat menggelar Sosialisasi Pojok Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2018 di Hotel Grand Trisula Indramayu, Kamis (22/2/2018).
Menurutnya, Pojok Pengawasan menjadi tempat interaksi semua kalangan masyarakat dengan Panwaslu Kabupaten Indramayu dalam menujudkan pilkada yang bersih, adil, jujur dan bermartabat, sehingga melahirkan calon pemimpin terpilih kedepan mempunyai kwalitas dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat
Ia menambahkan, sebagai ruang diskusi bagi masyarakat, tidak harus secara formal dalam mengali informasi dan pengetahuan terkait tata cara pengawasan, pelaporan serta perundang undangan tentang pemilukada maupun pemilu.
“ Partisipatif pengawasan ini sangat penting untuk menguatkan legitimasi masyarakat terhadap calon pemimpin dengan tanggung jawab bersama mengawasi dan memilih bersama,” tandasnya.
Nurhadi mengajak kepada masyarakat dari semua kalangan baik tokoh agama, pelajar, mahasiswa serta organissi kepemudaan serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Indramayu untuk menolak dan melawan politik uang serta politisasi SARA pada pelaksanaan Pilkada 2018 demi menegakan keadilan Pilgub di Kabupaten Indramayu.
“Demokrasi bangsa ini masih dalam tahap transisi menuju konsolidasi demokrasi. Wajar, kalau dalam perjalanannya masih banyak terdapat kegaduhan dan masalah di sana-sini. Tapi, hal itu semestinya tidak lantas membuat kita menyerah akan lahirnya pemimpin yang bisa membawa bangsa ini sejajar dengan bangsa lain.”terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan selaku kepala daerah berkewajiban mengemban tugas sebagai penanggungjawab kegiatan Pemilu di Jawa Barat. Dalam agenda Rapat Desk Pilkada Porvinsi Jabar, Aher menyatakan Jabar sudah siap melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018 ini. Pembentukan Desk Pilkada sendiri merupakan arahan dari Pemerintahan pusat.
Peran Desk Pilkada ialah melakukan sosialisasi terkait pilkada untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Tugas lainnya ialah menyosialisasikan kepada para ASN, agar menjaga netralitas. Siapapun yang melanggar, akan dikenai sangsi berupa pemecatan.
“Salah satu indikatornya adalah mempertinggi angka partisipasi Pilkada atau pemilihan-pemilihan yang lainnya. Kita kan menargetkan di angka 70%, karena secara nasional menargetkan sampai 70%,” ungkap Aher pada rapat anggota forum Rapat Desk Pilkada di Ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Bandung pada pertengahan Januari lalu.
