INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ratusan warga masyarakat Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor desa setempat, Selasa, 28 Oktobee 2025.
Kedatangan para pengunjuk rasa menuntut Kepala Desa Manggungan agar transparan dalam mengelola dan melaksanakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa dan pos pendapatan desa lainnya. Termasuk pengelolaan dana BUMDes.
Dalam aksinya, warga mendesak Kepala Desa Manggungan segera memberikan penjelasan terkait dugaan penyimpangan anggaran APBDes 2023 dan 2024.
“Ini awal mulanya dari temuan kita di media online soal adanya dugaan korupsi. Otomatis kita sebagai masyarakat merasa dan ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya,” ujar koordinator aksi, Nata Ardiansyah.
Sementara itu, Camat Terisi, Boy Billy Prima memastikan bakal segera melayangkan surat ke Bupati Indramayu dan Inspektorat untuk mengaudit penggunaan dana desa di Desa Manggungan, Kecamatan Terisi.
Hal iti disampaikan menanggapi aksi unjuk rasa warga masyarakat Desa Manggungan yang menuntut transparansi pengelolaan anggaran desa.
“Saya anggap ini adalah aduan dan aspirasi. Besok saya akan membuat surat secara resmi kepada Bupati dan Inspektorat untuk dilakukan audit khusus terkait BUMDes Desa Manggungan,” kata Boy di lokasi.
Boy menegaskan, audit akan sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat karena lembaga itu memiliki kewenangan penuh dalam memeriksa penggunaan dana desa. Ia juga memastikan pihak kecamatan akan mendukung penuh proses tersebut.
“Kami dari kecamatan tentunya harus hadir. Camat itu kan kepanjangan tangan Bupati di wilayah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di desa,” ujarnya.
Terkait tuntutan transparansi penggunaan dana desa, Boy menyebut pihaknya sudah mengecek ke lapangan sejak dua pekan terakhir. Hasilnya, papan informasi APBDes sudah dipasang, namun pemerintah desa dinilai kurang aktif dalam publikasi.
“Mereka tidak bikin dokumentasi untuk publikasi. Tapi saat saya cek kegiatannya itu benar direalisasikan. Saya lihat itu ada papan pengerjaannya, hanya saja memang tidak aktif di media sosialnya,” jelas Boy.
Ia menilai, kurangnya publikasi membuat warga tidak mengetahui kegiatan pembangunan yang sudah dikerjakan pemerintah desa.
Sebagai tindak lanjut, Boy berencana mewajibkan seluruh kepala desa di Kecamatan Terisi untuk aktif mempublikasikan kegiatan pembangunan di media sosial.
“Nah ini jadi pembelajaran. Ke depan saya akan melakukan pembinaan ke seluruh kuwu di Kecamatan Terisi supaya wajib membuat publikasi kegiatan di media sosial,” pungkasnya.
