INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),-Panitia Pemilihan Kuwu Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kaplongan, Kecamatan Kedokanbunder, menggelar pertemuan silaturahmi bersama para bakal calon kuwu, Selasa malam (17/3/2026) di Balai Desa Kaplongan.
Ketua Panitia Pilwu PAW Kaplongan, Dr. Amin Hidayat, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif panitia untuk menyamakan persepsi terkait tahapan pemilihan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, sejumlah kendala seperti miskomunikasi dan adanya libur yang tidak terduga menyebabkan beberapa tahapan mengalami perubahan, termasuk pengunduran jadwal serta penghapusan beberapa poin kegiatan.
“Pokok utamanya adalah silaturahmi, supaya panitia dan bakal calon saling memahami. Ada beberapa poin yang terlewat karena miskomunikasi, sehingga kami perlu menyampaikan langsung agar tidak terjadi kesalahan informasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyampaian secara langsung kepada bakal calon dinilai lebih efektif dibandingkan melalui RT/RW, guna menghindari distorsi informasi di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, dari lima bakal calon, empat hadir langsung dan satu diwakilkan oleh anggota keluarga karena berhalangan hadir.
Lebih lanjut, panitia juga menegaskan komitmennya menjaga independensi proses seleksi, khususnya dalam tahapan akademik. Untuk itu, panitia menggandeng pihak perguruan tinggi, yakni Universitas Wiralodra (Unwir), serta melibatkan institusi lain seperti Puskesmas Kedokanbunder dan Polsek setempat dalam proses verifikasi dokumen.
“Secara aturan memang panitia yang bertanggung jawab, tapi kami melibatkan pihak ketiga agar lebih objektif dan memberikan keyakinan kepada semua pihak,” jelasnya.
Namun di sisi lain, sejumlah warga menilai pelaksanaan Pilwu PAW Kaplongan terkesan amburadul dan tidak transparan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam proses tahapan. Salah satunya adalah penundaan pengumuman hasil verifikasi administrasi bakal calon.
“Alasannya kehati-hatian, tapi terkesan seperti ada yang ditutupi. Di desa lain, hasil verifikasi diumumkan tanpa penundaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti molornya jadwal tahapan, termasuk seleksi akademik yang seharusnya dilaksanakan pada 17 Maret namun diundur hingga akhir bulan. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu tahapan berikutnya hingga pelaksanaan musyawarah desa.
Selain itu, muncul kekhawatiran terkait wacana pelaksanaan seleksi akademik di balai desa dengan alasan keterbatasan anggaran, yang dinilai dapat menimbulkan persepsi negatif terkait netralitas panitia.
Warga juga menyinggung adanya dugaan konflik kepentingan, mengingat salah satu bakal calon merupakan keluarga dari Ketua BPD, sementara panitia dibentuk oleh BPD.
Tak hanya itu, hingga saat ini tata tertib pelaksanaan Pilwu PAW juga belum jelas. Warga mengaku mendapat jawaban bahwa tata tertib akan disusun menjelang musyawarah desa.
“Padahal seharusnya dari awal sudah ada. Ini menunjukkan panitia kurang siap,” katanya.
Aspek keterbukaan informasi pun menjadi sorotan. Pengumuman tahapan dinilai tidak maksimal karena hanya disampaikan melalui media sosial tanpa ditempel di sekretariat panitia.
Warga juga mempertanyakan kejelasan kriteria peserta musyawarah dusun dan perwakilan golongan yang berhak mengikuti musyawarah desa.
“Harus ada kejelasan. Misalnya kalau tokoh agama lebih dari tiga orang, siapa yang dipilih dan apa kriterianya,” ujarnya.
Masyarakat berharap panitia dapat lebih tegas, transparan, dan segera menyusun tata tertib serta regulasi yang jelas, termasuk peraturan desa terkait klasifikasi peserta musyawarah. (Jay/Red/FP).
